JAKARTA | AP– Tindakan tak terpuji dari beberapa oknum Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang menyerobot Gedung PKRI dan merusak serta mengganti kunci-kunci pintu ruangan lantai 1, 2 dan 4 di dalam gedung bersejarah itu mulai mendapat perhatian banyak pihak. Selama ini, Bakamla beralasan bahwa mereka diberikan surat izin peminjaman Gedung PKRI dari oknum Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI, bernama Setya Utama.
Penyerobotan dan penyerangan terhadap Gedung PKRI itu telah terjadi sebanyak tiga kali, dan yang terparah adalah peristiwa penyerangan yang kedua, 13 Juli 2016, yang mengakibatkan seorang petugas pengamanan terkena pukulan dari anggota ormas Bela Negara yang dimanfaatkan Bakamla untuk mendukung tindakan penyerobotan yang mereka lakukan. Akibat dari kejadian ini, Lembaga Negara PKRI yang berkantor di Gedung PKRI tersebut menyampaikan laporan polisi ke Polres Jakarta Pusat.
Tidak berhasil pada penyerangan pertama dan kedua, Bakamla merangsek lagi dengan kekuatan yang lebih besar, dipimpin langsung oleh seorang oknum polisi, yakni Brigadir Jenderal Pol Frederik Kalalembang, dan diback-up oleh Wakapolsek Menteng Kompol N. Gede Wisnu bersama sepasukan polisi dari Polsek Menteng. Akibat penyerangan ini, kedua perwira tinggi dan menengah ini dilaporkan oleh Ketua Lembaga Negara PKRI ke Divisi Propam Mabes Polri.
PKRI Lapor ke TNI-AL
Pada perkembangan di hari-hari terakhir ini, intensitas kehadiran Bakamla yang dimotori oleh oknum Bakamla dari kesatuan TNI Angkatan Laut, bernama Kapten TNI-AL Hanafi, Kapten TNI-AL Zaini, dan beberapa provost Bakamla, semakin gencar dan provokatif. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Prof. Irwannur Latubual, Ketua Lembaga Negara PKRI, yang diangkat oleh Majelis PKRI menggantikan Ketua PKRI yang lama, almarhum Jusuf Mawengkang, melaporkan para oknum pejabat dan perangkat Bakamla ke Kepala Staf TNI-AL di Mabes TNI Cilangkap. Menurut Irwannur, mereka yang dilaporkan meliputi hampir seluruh jajaran Bakamla, mulai dari Kepala Bakamla hingga kepada para eksekutor penyerobotan di lapangan.
“Ya, kita laporkan semuanya, terutama pejabat dari unsur Angkatan Laut, semua kita laporkan ke Kasal, dari Kepala Bakamla Arie Soedewo, Karo Sarana Bakamla, Suroyo, Hanafi, Zaini, Didi, dan lain-lain,” kata Irwannur yang mengaku sebelumnya sudah mengajak rapat pihak Bakamla beberapa kali terkait permasalahan ini.
Mantan KASAL Slamet Soebijanto Turun Tangan
Prihatin dengan kondisi tersebut, beberapa tokoh nasional terpaksa turun tangan untuk mencoba menyelamatkan Gedung PKRI agar tidak berlarut-larut dan membahayakan keselamatan bangsa. Selain itu, kepedulian para tokoh nasional itu adalah untuk menyelamatkan Gedung PKRI sebagai monumen penting NKRI yang telah dilahirkan oleh para pendiri bangsa, yang tidak lain adalah para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) yang sejak tahun 1953 melembaga menjadi Lembaga Negara PKRI, dari kerusakan dan penghancuran akibat kebijakan yang salah dari oknum-oknum pejabat di pemerintahan Jokowi-JK saat ini.
Para Tokoh Nasional yang turun gunung itu tidak tanggung-tanggung. Yang pertama adalah Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang menjabat dari 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Tokoh yang menjabat sebagai Wagub Lemhannas dari tahun 2003 itu merasa prihatin dengan kondisi Gedung PKRI yang dirongrong oleh oknum Bakamla. Pada kesempatan mengunjungi Gedung PKRI dan bertemu para sesepuh PKRI dan Ketua Lembaga Negara PKRI, Slamet Soebijanto menyatakan bahwa dirinya sepakat agar Gedung PKRI dijaga kesakralannya sebagai monumen penting nasional, dan tidak boleh ditempati institusi pemerintah seperti Bakamla untuk digunakan sebagai kantor.
“Gedung PKRI adalah bagian dari sejarah bangsa dan NKRI yang sangat penting dan monumental, harus dijaga kesakralannya, jangan dikelola secara sombrono, yang berpotensi menghilangkan jejak sejarah dari Gedung PKRI sebagai salah satu tempat melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka dan NKRI,” ujar lulusan AAL tahun 1973 itu.
Bakamla itu, lanjut Slamet Soebijanto, sudah diberikan kantor di Jl. Sutomo No. 11 Jakarta Pusat. “Bakamla semestinya memanfaatkan semaksimal mungkin kantornya yang saya berikan di Jl. Dr. Sutomo, Jakarta Pusat. Kalaupun belum cukup, perlu mencari gedung baru untuk tambahan kantor, tapi bukan di Gedung PKRI ini. Kalau perlu, usulkan saja pembangunan gedung baru Bakamla, tunggulah hingga terbangun gedung barunya, jangan main serobot gedung milik pihak lain,” imbuh Slamet yang pernah mengenyam pendidikan di Belanda dan Yugoslavia itu.
Pada saat berkunjung Senin, 15 Agustus 2016 lalu, mantan Kasal ini sempat mewawancarai oknum petugas provost Bakamla yang berjaga di salah satu ruangan yang sudah sempat mereka tempati sebagai pos jaga. Dari hasil percakapan sang Jenderal dengan petugas itu didapat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah anggota satuan TNI-AL dari unit Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta. Dia dan beberapa temannya ditugaskan untuk menjaga karena sebentar lagi Bakamla akan menempati Gedung PKRI itu.
Slamet Soebijanto kemudian menjelaskan kepada sang provost bahwa gedung itu adalah milik para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Negara PKRI. “Ini gedung milik para perintis kemerdekaan, kita harus menghormati dan menghargai para perintis kemerdekaan yang sudah berjuang jiwa dan raganya sehingga kita saat ini bisa menikmati kondisi seperti sekarang ini, tidak hidup di bawah pemerintahan bangsa lain,” ujar sang Jenderal kepada juniornya itu.
Tidak hanya itu, Slamet Soebijanto yang lahir pada tahun 1951 di Mojokerto, Jawa Timur itu juga langsung menelpon beberapa petinggi TNI-AL, antara lain Danpuspomal, Dispamal, dan lain-lain. Pembicaraan sang Jenderal didengarkan bersama para sesepuh PKRI dan Prof. Irwannur di ruang pertemuan. Slamet Soebijanto meminta kepada jajaran TNI-AL untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Bakamla, termasuk mendesak agar Kepala Bakamla Arie Soedewo mencari tempat alternatif lain sebagai kantor Bakamla.
“Gedung ini milik para Perintis Kemerdekaan, ada penghuninya di sini, bukan gedung kosong. Lagipula ini gedung bersejarah, kurang pas untuk menjadi kantor instansi seperti Bakamla. Bantulah dek, agar Arie Soedewo mencari tempat kantor lain ya. Malu kita nanti jika masalah ini sampai tersebar di medsos, dapat menurunkan citra TNI Angkatan Laut, iya kan. Saya menelpon Anda ini karena sangat urgen, saya peduli dengan satuan kita Angkatan Laut ya,” kata Slamet menasehati yang dijawab ‘siap!’ oleh juniornya di seberang telepon sana.
Mantan Dubes RI Untuk Rusia Nurrachman Oerip
Tokoh nasional lainnya yang sudah sempat berkunjung ke Gedung PKRI, bersama-sama mantan KASAL adalah Nurrachman Oerip, mantan Dubes RI untuk Rusia, Kamboja, dan di beberapa negara sahabat lainnya. Dalam percakapan di rapat bersama sesepuh dan Ketua Lembaga Negara PKRI, Nurrachman menyatakan keprihatinannya yang sangat mendalam atas perlakuan pemerintah terhadap Gedung PKRI. “Salah satu cara menghancurkan sebuah bangsa adalah melalui penghilangan sejarah dari ingatan bangsa tersebut,” ujar Tokoh Nasional yang getol menyuarakan untuk menghentikan penghilangan ingatan generasi terhadap sejarah bangsanya sendiri.
Selain mereka berdua di atas, hadir juga bersama mantan KASAL yakni Bapak Mulyono dan Abdurrachim Albantany dari Pancasila Center. (AL)
