Ia juga menegaskan agar permintaan tersebut segera ditindaklanjuti, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat merugikan masyarakat, terutama dalam hal akses pelayanan kesehatan. Permintaan tersebut pun mendapat respons positif dari pihak BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPS Aceh Utara, Armelia Amri, S.ST., M.Si., mengungkapkan sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan terkait data desil. Ia meminta pemerintah desa untuk mengaktifkan kembali operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), guna mempermudah proses pengusulan perubahan data masyarakat.
“Peran desa sangat penting dalam memastikan data masyarakat akurat. Dengan mengaktifkan operator SIKS-NG, proses pembaruan data desil akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, apt. Rita Masyita Ridwan, S.Si., M.Kes., AAAK, turut menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mendorong adanya solusi alternatif dari pemerintah daerah, agar masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dapat tetap terlayani.
“Kita perlu saling membantu. Salah satunya melalui program CSR perusahaan, sehingga masyarakat di sekitar lingkungan usaha tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan di rumah sakit,” kata Rita.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
