Namun, pihak perusahaan berdalih izin masih dalam proses di Jakarta. Sementara di lapangan, getah tetap mengalir.
Ketika Hukum Terlambat Menetes.
KETUA DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Gayo Lues menilai, lambannya keputusan pemerintah daerah menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
“Kalau rapat sudah berkali-kali tapi pabrik masih beroperasi, artinya pemerintah belum punya nyali untuk menegakkan aturan,” kata seorang pengurus LIRA.
Sementara itu, sejumlah warga sekitar mulai mengeluhkan dampak lingkungan. “Sungai jadi keruh, ikan mati, dan udara berbau tajam,” ujar warga setempat. Namun, keluhan itu seolah hilang di antara aroma getah yang terus disuling.
Dilema di Tengah Hutan Pinus.
DI SISI lain, ribuan petani penyadap pinus menggantungkan hidup dari getah yang mereka tampung setiap pagi. Bagi mereka, kebijakan pajak baru dan ancaman sanksi pabrik bukan sekadar urusan fiskal atau administratif [tapi soal perut].
“Kalau pabrik tutup, kami mau jual ke mana lagi?” kata seorang petani di Kecamatan Blangkejeren, sembari menunjukkan tangan yang hitam terkena getah kering.
Mereka berada di tengah pusaran dilema: di satu sisi ingin industri tetap hidup, di sisi lain berharap lingkungan tetap lestari.
“Kalau rapat sudah berkali-kali tapi pabrik masih beroperasi, artinya pemerintah belum punya nyali untuk menegakkan aturan.”
DPD LIRA Gayo Lues.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
