oleh

APDESI Bireuen Tetap Mengacu Pada PP Nomor 11 Tahun 2019

Laporan | Iqbal

Bireuen (MA) – Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Bireuen melaksanakan pertemuan Diskusi menyangkut permasalahan terancamnya dana siltap terkait jerih Aparatur Pemerintah Desa.

Dalam pertemuan tersebut membahas persoalan seputar rencana pengurangan Alokasi Dana Gampong (ADG) Pemkab Bireuen dalam Tahun Anggaran APBK 2021, acara berlangsung alot tanpa ada hasil, Senin malam, di Pendopo Bupati Bireuen 16 November 2020.

Pasca penolakan tersebut dilakukan oleh 609 Pemdes se-Bireuen yang rencana Bupati Bireuen bersama tim TAPD yang akan mengurangi sumber pendapatan penghasil tetap perangkat (siltap) desa terkait jerih aparatur Gampong. Persoalan tersebut diakibatkan banyaknya beban anggaran di APBK Bireuen tahun anggaran 2021 yang harus diprioritaskan dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimasukan dalam APBK, sehingga berdampak terhadap pemotongan dan pemangkasan hak perangkat Desa.

Pantauan media Pada saat diskusi antara Pemkab Bireuen dan keuchik yang tergabung dalam wadah APDESI berlangsung terbuka, turut hadir diacara pertemuan itu Bupati, Sekda, para Asisisten dan Kepala DPMGP-KB, Camat, serta pengurus APDESI Kabupaten dan Kecamatan.

Dalam pertemuan diskusi Pemkab Bireuen dengan Pemdes tersebut tanpa berhasil menemukan kata sepakat, akibat transfer DAU tambahan SILTAP mulai tahun depan tidak lagi dikucurkan pemerintah pusat.

Saat diskusi kedua belah pihak tersebut berlangsung alot dan sempat terjebak emosi meskipun suasana ketegangan kembali mencair, dikarenakan wacana pemerintah daerah Bireuen yang akan mengurangi penghasilan tetap aparatur desa ternyata mendapat penolakan sangat luas dan kecaman dari penyelenggara Pemdes se Kabupaten Bireuen.

Pasalnya, menurut mereka yang tergabung dalam wadah APDESI Bireuen. Pemda telah merugikan dan merampas hak kesejahteraan bagi pendapatan penerimaan aparatur desa yang masih diluar kewajaran dan kalayakan, sebagai pemicu permasalahan Siltap Aparatur Desa tahun anggaran APBK 2021 terancam di pangkas.

Meskipun, pemerintah daerah Bireuen dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan serba salah karena satu sisi mereka memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan Dana ADG kepada aparatur Desa dari sumber dana dalam APBK 2021, sedangkan fiskal daerah Bireuen yang ada saat ini untuk tahun depan sangat terbatas dan serba sulit. Selain itu, akibat DAU tambahan SILTAP tak lagi ditransfer tahun depan.

Ketua DPC APDESI, Bahrul Fazal M Puteh dalam pertemuan Diskusi tersebut masih tetap bersikukuh atas aspirasi rekan rekan Pemdes dari 17 kecamatan meminta Bupati Bireuen, tetap mamatuhi norma hukum dalam menyalurkan anggaran Siltap aparatur desa, sesuai pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan PP Nomor 11 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kebutuhan dana desa itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Pemda), serta tidak ada kaitannya dengan penerimaan Siltap bisa berkurang.

Bahrul Fazal menyebutkan, berdasarkan ketentuan pada PP 47/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No.11/2019, siltap aparatur desa, baik Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan penghasilan tetap dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBG) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/ADG).

Ia menyebutkan ADD adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Dana tersebut bersumber dari pendapatan anggaran dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujar ketua APDESI Bireuen ini.

Sedangkan lanjutnya, penetapkan jumlah besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dilakukan oleh Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dirinya menyebutkan, besaran penghasilan tetap (Siltap) kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a,
besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

Selanjutnya, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a. jika ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, maka pembayaran penghasilan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain dana desa atau bisa ditetapkan dengan peraturan Bupati dan Walikota.

Pihaknya menuntut pembayaran jerih aparatur desa, tetap direalisasikan sesuai PP No 11 tahun 2019 tanpa apapun alasan pembenaran Pemkab Bireuen, tegasnya Bahrul Fazal.

Bahrul Fazal juga menyebutkan dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan salah satu staf di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait rencana Pemkab Bireuen memangkas hak kesejahteraan Pemdes di Bireuen tahun depan, kami lakukan ini supaya bisa mendapat suatu penjelasan yang kongkret, bahwa SILTAP aparatur desa merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam ADG dari sumber APBK tahun depan.

Sementara itu, Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani selesai Diskusi kepada awak media menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemda saat sungguh dilematis, karena DAU SILTAP tidak lagi dikucurkan. Bila hal ini dipaksakan membayar belanja aparatur desa, maka berdampak terhadap beberapa program pembangunan infrastruktur publik ditahun depan di anggaran APBK 2021 terpaksa ditiadakan.

Dan tentu kedepan sangat merugikan atas usulan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Bireuen dan tidak bisa diakomodir tahun ini bila pemkab Bireuen merealisasikan pembayaran jerih Aparatur Desa, kata Muzakkar.

“Ada beberapa rencana kegiatan berpotensi yang gagal terwujud, baik itu menyangkut program pembangunan gedung Dinas PUPR, gedung DPRK Bireuen, Stadion Paya Kareung serta sejumlah program lain yang akan dilaksanakan pada tahun depan,”pungkas Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani.

Sehingga malam pun sudah larut, para pihak Pemdes dan Pemkab Bireuen menyepakati untuk membawa persoalan Siltap Aparatur Desa ke DPRK Bireuen, Selasa siang, (17/11) untuk kita carikan format ideal win win solution. (*).

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..