“Kalau APBK tidak disahkan tepat waktu, dampaknya besar. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kelangsungan hidup masyarakat. Ketua DPRK harusnya fokus, bukan malah keliling kampanye!” tegas Syamsul Bahri, salah satu anggota DPRK Langsa. Sabtu, 23 November 2024.
LANGSA | mediaaceh.co.id – Kota Langsa sedang berada di ujung tanduk! Ketua DPRK Langsa yang seharusnya menjadi ujung tombak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) 2025 justru sibuk dengan agenda politik pribadi.
Akibatnya, nasib anggaran kota terancam terkena sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp114 miliar rupiah oleh pemerintah pusat.
Hingga saat ini, pembahasan R-APBK belum dimulai meskipun dokumen tersebut telah diserahkan Pemko Langsa sejak awal November.
Jika tidak disahkan sebelum batas waktu 30 November, Kota Langsa harus menerima kenyataan pahit berupa potongan 25 persen DAU yang akan berdampak langsung pada layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga gaji pegawai.
Ambisi Politik Ketua DPRK: Rakyat Jadi Korban.
Sorotan kini mengarah tajam pada Ketua DPRK Langsa yang dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin legislatif.
Di saat masa depan kota berada di persimpangan, ia justru lebih sibuk berkampanye demi kepentingan politik pribadi.
“Kalau APBK tidak disahkan tepat waktu, dampaknya besar. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kelangsungan hidup masyarakat. Ketua DPRK harusnya fokus, bukan malah keliling kampanye!” tegas Syamsul Bahri, salah satu anggota DPRK Langsa. Sabtu, 23 November 2024.
Tidak hanya anggota DPRK yang merasa geram, masyarakat juga mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka.
Pasalnya, jika DAU dipotong, program-program vital seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan jalan akan terhenti.
Sementara itu, gaji pegawai, termasuk tenaga kontrak dan honorer, terancam tersendat atau bahkan dipotong.
Pemotongan Rp114 Miliar: Pukulan Telak untuk Langsa.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Langsa, DAU yang diusulkan dalam APBK 2025 mencapai Rp457,65 miliar rupiah.
Pemotongan 25 persen berarti hilangnya sekitar Rp114 miliar yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional daerah.
Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ribuan pegawai pemerintah dan tenaga honorer yang menggantungkan hidup pada anggaran tersebut.
Apalagi, tenaga kontrak dan honorer kerap menjadi korban pertama saat terjadi krisis anggaran.
“Kalau anggaran dipotong, jangan harap pembangunan akan berjalan. Bahkan untuk membayar gaji saja bisa jadi masalah. Apakah Ketua DPRK peduli? Rasanya tidak, kalau dilihat dari tindakannya sekarang,” tambah Syamsul Bahri.
Alasan Klasik dan Kelalaian Fatal
Sekretaris DPRK Langsa, Gunawan Abdillah, menyebut bahwa pembahasan R-APBK terganjal oleh belum terbentuknya tata tertib (tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Namun, alasan ini dianggap sebagai dalih klasik yang mencerminkan kelalaian Ketua DPRK.
“Ketua DPRK punya tanggung jawab untuk memastikan tatib dan AKD selesai tepat waktu. Ini bukan soal teknis, tapi soal kepemimpinan. Kalau dia tidak mampu, sebaiknya mundur dan beri kesempatan pada yang lebih kompeten,” ujar seorang pengamat politik lokal dengan nada tajam.
Rakyat Layak Marah: Jangan Diam!.
Ketidakbecusan Ketua DPRK Langsa tidak hanya menjadi ancaman bagi anggaran kota, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Jabatan yang diberikan oleh masyarakat digunakan untuk ambisi pribadi, sementara rakyat dibiarkan menanggung risiko kegagalan.
“Kita tidak bisa diam. Kalau APBK terlambat, siapa yang akan rugi? Bukan Ketua DPRK, bukan anggota dewan, tapi kita semua! Ini sudah keterlaluan,” ujar seorang warga yang ditemui di depan gedung DPRK Langsa.
Waktu Terus Berjalan, Rakyat Menunggu Keajaiban.
Dengan sisa waktu kurang dari 10 hari, DPRK Langsa harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan pembahasan R-APBK.
Jika tidak, sejarah akan mencatat ini sebagai salah satu episode kelam dalam kepemimpinan DPRK Langsa.
Apakah Ketua DPRK akan meninggalkan ambisi politiknya dan fokus pada tugas yang sebenarnya?.
Atau rakyat Langsa harus bersiap menerima pil pahit akibat ketidakmampuannya? Waktunya bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat!. [Umar Hakim].
