Dalam hal masalah defisit anggaran, dia mengatakan, saat ini sudah menjadi beban hutang Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 184 Milyar, menjadi tanggungjawab di masa Pemerintahan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan, MS, SE, M. Sos dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis, SE.
Tetapi, tambahnya, utang tersebut titipan di pemerintahan sebelumnya.
“Oleh sebab itu saya selaku anggota DPRK Aceh Selatan meminta kepada Forkopimda untuk menelusuri kalau ada kebijakan pemerintah sebelumnya yang salah dan adanya penyelewengan harus dituntaskan secara hukum, siapapun pelakunya,” katanya.
Terkait putusan MK Nomor 40/PUU-XXIII/2025 tentang Kepala Desa (Keuchik) di Aceh untuk di segerakan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) sehingga tidak menimbulkan keresahan dikalangan pedesaan.
Dia juga mengharapkan agar sengketa lahan dan perizinan tambang yang ada di Kabupaten Aceh Selatan untuk segera dituntaskan, sehingga ada kepastian hukum dikalangan masyarakat dan tidak menimbulkan gesekan–gesekan di kalangan masyarakat bawah.
Sidang paripurna lanjutan itu, dihadiri Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, sebagian anggota dewan, Wakil Ketua II Rasmadi, para kepala SKPK dan Sidang paripurna lanjutan itu, dihadiri Wakil Bupati Asel H. Baital Mukadis, sebagian anggota dewan, Wakil Ketua II Rasmadi, para kepala SKPK dan undangan lainnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
