Menurutnya, KEL itu tidak haram untuk dipergunakan, sejauh itu kebutuhan masyarakat untuk ruang hidup. Jadi, jangan hanya ruang hidup satwa liar saja yang diperjuangkan dan dibela oleh BKSDA dan lembaga konservasi yang bekerja di KEL dan SM Rawa Singkil.
Dia mengakui, selama ini, dia mendapat laporan dari warga ada banyak perkebunan dan pertanian warga yang sudah lama digarap ternyata berada dalam KEL.
Bahkan dapur rumah penduduk pun juga masuk ke dalam KEL, sehingga hal ini telah menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat karena sudah sangat terbatas ruang gerak mereka dalam mencari rezeki.
“Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat kecil, hilangkan saja KEL itu dari Aceh Selatan, dari pada dengan adanya KEL itu masyarakat kecil yang jadi korban,” tegasnya lagi.
Kata Samrida, jika dilihat dari sejarah zaman dulu sudah duluan masyarakat berada dalam wilayah KEL tersebut baik untuk bercocok tanam sebagai penghasilan mata pencahariannya maupun membangun rumah dibandingkan penetapan wilayah KEL di Kabupaten Aceh Selatan.
Akibatnya, kata Samridha, keberadaan KEL dalam wilayah pemukiman penduduk serta lahan pertanian dan perkebunan warga tersebut sangat sering memicu terjadinya konflik antara pihak masyarakat dengan pihak pengelola KEL serta melibatkan aparat penegak hukum.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
