Zudan menjelaskan bahwa pendelegasian kewenangan pengisian jabatan struktural dilakukan secara berjenjang jabatan eselon I ditangani langsung oleh Kepala BKN, eselon II oleh deputi, dan eselon III dan IV oleh kantor regional dan selanjutnya secara berjenjang.
Zudan juga menekankan pentingnya pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mekanisme open bidding, job fit, atau mutasi berbasis manajemen talenta. “Ini penting untuk menjamin promosi dan mutasi jabatan berjalan secara objektif dan profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala BKN mendorong setiap pemerintah daerah menyusun kontrak kinerja sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan pejabat ASN. “Bukan lagi berdasarkan kehendak pimpinan, tapi murni berdasarkan kinerja. Jika gagal, maka kontrak dihentikan,” tegas Prof. Zudan.
Kepala BKN juga mengusulkan pembentukan Komite Manajemen Talenta di daerah untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan, rotasi, dan promosi dilakukan berdasarkan prestasi dan potensi, bukan kedekatan. Hal ini dianggap penting dalam menjaga integritas sistem ASN dan mencegah konflik kepentingan.
Zudan menutup arahannya dengan harapan agar sistem kepegawaian di Aceh ke depan dapat disederhanakan dalam satu pintu layanan. “Selama ini harus melewati BKN, Kemendagri, Menpan-RB bahkan Gubernur. Ke depan, kita ingin satu sistem terpadu, cepat, sederhana, dan transparan,” pungkasnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
