Dinamika politik Kabupaten Aceh Besar tentu akan menarik dilihat bagaimana peran partai politik lokal, khususnya Partai Aceh dalam menanggapi masalah kemiskinan, palayanan pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, Syariat Islam, temuan-temuan BPK dalam pengelolaan anggaran (APBK), dan berbagai kebijakan publik lainnya sesuai yang sudah ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) pemerintah Aceh Besar yang sudah dijalankan dibawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini.
Dari berbagai masalah kebijakan dan ketimpangan dibawah pemerintah Bupati Mawardi Ali dan Waled Husaini tersebut diatas, sepertinya Partai Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang besar, sesuai harapan masyarakat Aceh Besar. Partai Aceh perwakilannya di DPRK terlalu pasif, dan kompromis, yang seharusnya kader PA yang sudah dipilih sebagai anggota DPRK bersuara lantang, tanpa kompromis untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh Besar.
Agar berbagai program yang sudah dicetuskan dan menjadi harapan masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik seperti percepatan pembangunan Pulo Aceh termasuk masalah puskesmas yang belum selesai, infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, pelaksanaan syariat Islam dan sebagainnya.
