BANTEN | MA — Ketegangan menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten mulai mereda. Lima Ketua KADIN kabupaten/kota yang sebelumnya menyatakan keberatan dan mengancam melakukan walk out (WO) akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah dana perimbangan dibayarkan.
Pembayaran dana perimbangan tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah untuk masing-masing daerah. KADIN Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi salah satu penerima dengan nilai cukup besar, yakni mencapai Rp636 juta.
Lima Ketua KADIN yang sebelumnya mempersoalkan pelaksanaan Musprov ke-7 tersebut adalah Wiwi Yanti, Ketua KADIN Kabupaten Serang; Tb. Ibnu Nurul Ibadurcahman, Ketua KADIN Kota Serang; Endi Fahrudin, Ketua KADIN Kabupaten Pandeglang; Budi Prasetyo, Ketua KADIN Kota Tangerang; serta Marhadi, Ketua KADIN Kota Tangerang Selatan.
Sebelumnya, para ketua tersebut menyampaikan keberatan terkait transparansi pengelolaan dana perimbangan serta tuntutan agar KADIN kabupaten/kota mendapatkan keterwakilan yang proporsional dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.
Persoalan tersebut sempat memicu ancaman ketidakhadiran hingga rencana WO dalam Musprov ke-7. Jika terealisasi, sikap tersebut berpotensi mengganggu jalannya agenda organisasi pengusaha di Provinsi Banten.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
