TAPAKTUAN | MA — Tumpahan Crude Palm Oil (CPO) pada lintasan Jalan Negara di Aceh Selatan sering terjadi. Akibatnya, insiden kecelakaan bagi pengguna jalan tidak dapat dihindari.
Tidak kurang sebanyak 6-10 kali tumpahan CPO itu dalam satu tahun belakangan ini.
Bak fenomena kejadian itu, sehingga memantik pendapat seorang tokoh masyarakat yang juga Kordinator For-PAS Aceh Selatan Teuku Sukandi.
Bahwa, menurutnya, secara hukum yang bertanggung jawab atas tumpahan CPO itu adalah pelaku dan pemilik barang, baik secara perorangan maupun badan usaha.
Sebaliknya, katanya, seandainya prosedur dan proses hukum positif tidak jalan maka boleh dilakukan “hukum publik atau hukum rimba”.
“Saran atas pemberlakuan “hukum rimba” ini dapat saya pertanggung jawabkan dan saya turut serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya,” kata T. Sukandi.
Sebagaimana yang terjadi hari ini, (28/2), di Gunung Kapoe Trumon, Aceh Selatan, yang harus dimintai tanggung jawab adalah pemilik CPO tersebut
“Oleh karena itu yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak di Jalan Raya Gunung Kapur (Gunong Kapoe) adalah pelakunya, baik perorangan atau perusahaan atas akibat yang dilakukannya, secara hukum demikian,” katanya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
