“Kalau APBK tidak disahkan tepat waktu, dampaknya besar. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kelangsungan hidup masyarakat. Ketua DPRK harusnya fokus, bukan malah keliling kampanye!” tegas Syamsul Bahri, salah satu anggota DPRK Langsa. Sabtu, 23 November 2024.
LANGSA | mediaaceh.co.id – Kota Langsa sedang berada di ujung tanduk! Ketua DPRK Langsa yang seharusnya menjadi ujung tombak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) 2025 justru sibuk dengan agenda politik pribadi.
Akibatnya, nasib anggaran kota terancam terkena sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp114 miliar rupiah oleh pemerintah pusat.
Hingga saat ini, pembahasan R-APBK belum dimulai meskipun dokumen tersebut telah diserahkan Pemko Langsa sejak awal November.
Jika tidak disahkan sebelum batas waktu 30 November, Kota Langsa harus menerima kenyataan pahit berupa potongan 25 persen DAU yang akan berdampak langsung pada layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga gaji pegawai.
Ambisi Politik Ketua DPRK: Rakyat Jadi Korban.
Sorotan kini mengarah tajam pada Ketua DPRK Langsa yang dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin legislatif.
Di saat masa depan kota berada di persimpangan, ia justru lebih sibuk berkampanye demi kepentingan politik pribadi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
