Dewan Pers dan Mabes Polri Tanda Tangani PKS Kemerdekaan Pers

Jumat, 11 November 2022

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Kepolisian Republik Indonesia.(Balijani.id).

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Kepolisian Republik Indonesia.(Balijani.id).

JAKARTA, (MA) – Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan.

Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang dilakukan beberapa bulan lalu. Tujuan utama PKS ini untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto SH MH, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/11).

BACA JUGA...  Gerak Cepat Polres Aceh Utara Amankan Hantu Jalan, Joel Panton Apresiasi Kinerja Polisi

Kabareskrim mendukung penuh kerja sama dengan Dewan Pers ini.

“Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Dengan kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

BACA JUGA...  Anggota PPK dan PPS Mulai Mendaftar ke KIP Sabang

“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan. Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” kata Arif.

Berita Terkait

Soal Aceh Disorot Sri Radjasa, Faisal Buka Fakta Sebenarnya
Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan
Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026
Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers
Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo
Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik
Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang

Berita Terbaru

RAGAM BERITA

Sayuti Menang, Nasir Kalah

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:15 WIB

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan integritas sebagai jurnalis.(Foto/mediaaceh.co.id)

PERISTIWA

Mandat Dadakan Konferprov PWI Aceh Jadi Sorotan

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:49 WIB