JARA: Beli Pertalite Pakai MyPertamina Merepotkan Masyarakat

Banda Aceh, MEDIAACEH.co.id – Juru bicara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) Riski Maulizar mengkritik rencana PT. Pertamina yang akan mewajibkan pemilik kendaraan roda empat atau lebih untuk membeli BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite melalui aplikasi MyPertamina.

“Aturan tersebut merepotkan rakyat dan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tutur juru bicara DPP JARA lewat siaran persnya kepada media, Senin,(4/7/2022).

Seharusnya, kata Rizki, pemerintah atau PT Pertamina harus memandang syarat tersebut. “Jangan sempat menimbulkan hal-hal yang tidak baik ketika di lokasi SPBU, ini bisa mengakibatkan antrian yang sangat panjang dan tidak semua masyarakat menggunakan Hp android dan ini sangat meresahkan masyarakat, apa lagi masyarakat kita yang masih butuh kebangkitan ekonomi paska Covid19,” ujarnya Rizki Maulizar selaku juru bicara JARA ini.

Selain waktu antre menjadi lebih panjang, pengguna BBM jenis Pertalite dan solar subsidi umumnya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Belum tentu semua memiliki handphone yang dapat mengakses aplikasi tersebut, ungkapnya.

Rizky Maulizar berharap kepada pemerintah dan PT. Pertamina agar  pembatasan pembelian Pertalite dan solar bersubsidi bisa dengan klasifikasi jenis kendaraan dan tidak menerapkan aturan pendaftaran pembelian Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina karena revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 belum selesai.

Ia meminta Pihak Pertamina jangan mempersulit rakyat kecil dalam mengakses BBM bersubsidi yang menjadi hak mereka. Yang perlu dipersulit adalah mobil mewah yang masih menggunakan BBM bersubsidi.

Lanjutnya, Pertalite dan solar bersubsidi menurutnya bisa dikhususkan untuk sepeda motor di bawah 125 cc, kendaraan angkutan penumpang, truk pengangkut bahan pangan, dan mobil pribadi di bawah 1.200 cc Di luar itu, dilarang membeli Pertalite dan solar subsidi.

Dia juga mengingatkan pengaturan apa pun pasti membutuhkan implementasi yang baik. Karena itu, kebijakan harus disosialisasikan secara masif dengan bahasa yang sederhana untuk memastikan tujuan akhir tercapai.(R).