Asisten I dan Biro Hukum tak Merespon Telaah KPPAA
BANDA ACEH (MA) – Asisten I dan Biro Hukum Pemerintah Aceh, tak merespon telaahan Komisi Pengawas Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), berakhir masa jabatan pengurus di 27 Februari 2022 mendatang.
Padahal, surat telaah tertanggal 18 Oktober 2021 dengan nomor 20 / KPPAA / X/ 2021 perihal tentang seleksi anggota KPPAA yang ditanda tangani ketua KPPAA Pusat, Dr Muhammad AR. M. Ed. Sudah dilayangkan ke Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah cq Asisten I dan Biro Hukum.
Hingga berita ini dilansir mediaaceh.co.id. Kamis, 11 November 2021, belum juga ditanggapi. Surat telaahan yang di tujukan ke Gubernur Aceh juga ditembuskan ke KPAI Pusat, Ketua DPRA, Kadis DP3A dan Kepala Bappeda Aceh.
Wakil Ketua KPPAA, Ayu Ningsih SH, M.Kn mengatakan surat telaahan sudah diterima Setda Aceh dan di disposisikan ke Biro Hukum, dari Biro hukum diteruskan ke DP3A,Jumat 29 Oktober 2021.
“Sampai hari ini kita tidak tau apa isi disposisinya. Ini status terakhir surat yang ditelusuri di biro umum kantor Gubernur Aceh,” jelas Ayu via WhatsApp.
Sementara Ketua Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, DR Susanto MA mengatakan, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan DP3A, P2TP2A atau UPTD PPA.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
