Ironisnya, sudah masuk fase tahun ke empat pemerintahannya sangat disayangkan masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), posisi kosong alias para pejabatnya masih dalam status Pelaksana tugas (Plt)
Laporan | Syawaluddin
BANDA ACEH (MA) – Usman Lamreung; Aktifis Sosial dan Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan ini berpendapat; Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Dianggap tak punya pigur yang dapat dijadikan panutan, khususnya di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), sebab hampir semua Kepala Dinas berstatus Pelaksana Tugas.
Begitu pendapat aktifis, Usman Lamreung; yang juga giat di Akademisi, Perguruan Tinggi di Aceh Besar, kepada mediaaceh.co.id, Kamis, 21 Januari 2021, di Ulee Kareng.
Merujuk pada Kepemimpinan Mawardi Ali dan Waled Husaini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, memasuki fase tahun ke 4, dan sisa pemerintahannya hanya lebih kurang 18 bulan lagi.
Tentu disisa pemerintahan tersebut mengharuskan percepatan realisasi berbagai program yang pernah dijanjikan saat pilkada dan sudah di jabarkan dalam program RPJM pemerintahannya.
Untuk mendukung percepatan implementasi dan realisasi semua program itu, tentu membutuhkan tim solid, SDM mumpuni dan distribusi kewenangan sesuai tugas dan fungsi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
