Aceh Tamiang (MA) – Terkait persoalan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Tamiang, Aceh. Beri saran kepada pemangku jabatan dan kepentingan harus tepat sasaran serta berdaya guna.
Apalagi Kementerian Desa (Kemendes) menegaskan kalau penggunaan ADD dialihkan lebih kepada sektor pemberdayaan ekonomi bukan pada infrastruktur.
Terutama peruntukkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengembangkan sayap ekonominya agar lebih berkembang lagi, lalu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam upaya meningkatkan kecerdasan pada anak dalam mendorong mutu pendidikan jauh lebih baik. Sektor Pariwisata bisa menggunakan dana ADD dalam meningkatkan estetika lokasi wisata yang berwawasan lingkungan.
Saran pendapat itu disampaikan BAI dalam press conference, Jum’at (10/1/2020) di Kede Besi Coffee. Sawaluddin, SH ketua BAI setempat mengatakan bahwa; Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung (APK) harus disesuaikan dengan Kebutuhannya.
“Kami telah mengirimkan surat yang berisikan sumbang saran terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) kepada Bupati Aceh Tamiang, Kapolres Aceh Tamiang, Kepala kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Kodim 0117 Aceh Tamiang, para Camat se Kabupaten Aceh Tamiang dan di tembuskan kepada Kepala Dinas PMK PP dan KB untuk selanjutnya diteruskan pada para Datok Penghulu se Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Inspektorat Aceh Tamiang, Kepala BPKAD Aceh Tamiang, DPP BAI di Jakarta, DPD BAI Provinsi Aceh,” Jelas Sawal.
Sawal menyampaikan, sebagai bahan perhatian BAI bahwa; kegiatan Bimtek pada Aparatur Pemerintahan Kampung (APK) harus sesuai Kebutuhan Masyarakat, lalu dapat diterapkan pada Masyarakat. Apalagi penyelenggara BIMTEK harus menggunakan Lembaga penyelenggara yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
Disamping itu penggunaan anggaran, harus mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) dan telah ditetapkan, sebagai acuan untuk biaya tertinggi, berprilaku jujur dalam penggunaan ADD.
Lalu mengikut sertakan wartawan untuk meliput seluruh bagian dari kegiatan agar terpublikasi serta lebih transparan dan hadirkan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kiranya dapat memantau sejauh mana manfaat dari Bimtek tersebut bagi kepentingan APK dan masyarakat.
Sawal menambahkan, sumbang saran yang disampaikan BAI, diharap bisa menjadi sebuah renungan bagi para pemangku kepentingan, dan bukan sebagai temuan oleh pihak penegak hukum. Semoga kita terhindar dari hukum dunia dan akhirat, gunakan jabatan sebagai sebuah amanah.
Dalam press conference, Sawal didampingi oleh penasehat BAI Aceh Tamiang, ketua bidang investigasi, humas BAI dan pengurus BAI lainnya. (Syawaluddin)
Caption Foto | Ketua BAI Aceh Tamiang, Sawaluddin, SH
