Banda Aceh (MA)- Menanggapi kondisi jembatan penghubung Gampong Panca dan Gampong Lamkubu Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar yang nyaris saja memakan korban, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk dapat segera memperbaikinya, berhubung jembatan tersebut kondisinya sangat emergency.
“Walaupun belum ketahap pembahasan terhadap itu, namun yang namanya emergency pemerintah harus cepat untuk melakukan perbaikan kembali tehadap jembatan itu agar dapat dilalui karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentu kita DPR akan mendorong pemerintah agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut,” ujar Muhibuddin anggota DPRK Aceh Besar periode 2019-2024 kepada media mediaaceh.co.id, disela-sela acara pelantikan anggota DPR Aceh, Senin 30 September 2019.
Terhadap penanganan oleh pemerintah yang sifatnya emergency, Ia mengatakan, lembaga DPR akan mendorong pemerintah agar jembatan tersebut dapat dipermanenkan. Karena tidak mungkin masyarakat terisolir, dan itu menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat agar kebutuhan rakyat terpenuhi.
Selain masalah jembatan, Muhibuddin yang juga akrab disapa Ucok ini menyampaikan, bahwa program prioritas DPR kedepan khususnya dari Daerah pemilihan (Dapil) empat, sesuai hasil yang saya lihat dan saya pantau selama masa kampanye, kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ada di sektor pengairan pertanian. Dimana ketersedian air, infrastruktur yang belum betul semua atau masih ada kekurangan di infrastruktur pada pengairan.
“Kita melihat masih adanya kekurangan di bidang infrastruktur pengairan bagi petanian, sehingga kedepannya harus menjadi prioritas utama pemerintah dan lembaga DPR untuk menuntaskannya,” ungkap Politisi dan Ketua Partai Golkar ini.
Selain itu, Ucok juga menyebutkan, selama dua tahun musim kemarau melanda Aceh Besar, masyarakat mengeluh tidak bisa melakukan aktifitas pertanian dan ini membahayakan, mengingat pertanian adalah mata pencarian utama masyarakat kita. ‘Apabila mata pencariannya terganggu maka hal-hal lainnya akan berdampak langsung, misalnya mereka tiidak akan mampu menyekolahkan anak- anaknya, mereka tidak akan mampu membiayai keluarganya, dan ini muaranya bisa terjadi tindakan kejahatan.
“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah segera melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut secepat mungkin. Khususnya saya dari Dapil empat sudah melihat persawahan di wilayah Suka Makmur, Montasik, kemudian di Kuta Malaka dan kearah bawah lagi, sudah memantau langsung dan perlu segera ada solusi bila kemarau datang lagi,” sebut Muhibuddin.
Ucok menambahkan, sesuai dengan fungsi kita selaku lembaga DPR salah satunya adalah pengawasan, dimana kinerja pemerintah selalu kita pantau apa sudah tepat sasaran dan dibutuhkan?Mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan apa yang telah kita sahkan baik terhadap penganggaran maupun qanun qanun yang kita lahirkan dan itu mutlak kita lakukan.
“Walaupun masyarakat sudah tau bahwa Golkar adalah koalisi pemerintah, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila pemerintanya tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat, tentu kita akan melakukan teguran-teguran. Yang terpenting bagi kami adalah, program pemerintah itu berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena apabila program pemerintah tidak pro rakyat, maka kami akan melakukan evaluasi dan kita tidak akan menerima mentah-mentah apa yang diusulkan oleh pemerintah kalau itu tidak diperlukan oleh rakyat,” tutup Ucok. (Ahmad Fadil)
