Yufaidir : Bupati Jangan Pangkas Jerih Perangkat Desa

Selasa, 10 November 2020

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan | Iqbal

Bireuen (MA) – Mencuatnya wacana dari Pemeritah Kabupaten Bireuen (Pemkab) terkait soal rencana pengurangan jerih aparatur desa di se- Kabupaten Bireuen, kini kembali menuai protes dan sorotan publik.

Ketua Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi mitra kerjanya Bidang Pemerintahan dan Hukum, Yufaidir, SE, saat ditemui oleh media, Minggu (8/11) mengecam keras atas rencana kebijakan yang dilakukan oleh pihak jajaran eksekutif Bireuen,dikarenakan akan mengorbankan hak hak kesejahteraan jerih dan operasional aparatur Pemerintahan Desa di setiap Gampong di seluruh kabupaten Bireuen.

Lanjutnya, mencuatnya rencana pengurangan atau pemangkasan jerih perangkat Gampong akan ditetapkan awal Tahun Anggaran 2021 di APBK Bireuen. Apalagi dengan dalih DAU tambahan SILTAP tidak ditransfer lagi ke daerah oleh pemerintah pusat, menurut Yufaidir itu sebagai alasan dan tak rasional atau realistis yang terkesan suatu pembohongan publik (Hoaks).

BACA JUGA...  Pj Walikota Lhokseumawe Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Aceh

“Pemerintah Kabupaten Bireuen semestinya tidak perlu gegabah dan sewenang-wenang untuk coba berupaya melakukan suatu sabotase anggaran Alokasi Dana Gampong dalam APBK Bireuen di TA 2021 sebagai kebijakan yang menyesatkan bila memangkas jerih aparatur Desa yang berjumlah sekitar 5000 orang lebih,” ujarnya.

Politisi Partai Aceh (PA) ini meminta Pemkab Bireuen dalam hal ini Bupati Dr H Muzakkar A.Gani SH, M.Si beserta jajaran Eksekutif Bireuen harus mempertimbangkan kebijakan tersebut.

“Eksekutif jangan coba coba mengorbankan kepenting rakyat lemah ditingkat Pemdes,” bebernya.

Dirinya berharap, pengelolaan dan penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemda, tentu harus benar-benar diarahkan sesuai aturan dan mekanisme serta aturan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi yang tidak mencerminkan aspek keadilan.

BACA JUGA...  Mohd. Tanwer Lantik Riswandika Putra Sebagai Pj Sekda

Tambahnya, Pemkab Bireuen janganlah mengorbankan kepentingan hak kesejahteraan perangkat desa dibawah Pemdes di seluruh Bireuen untuk dipangkas hak hak saudara kita yang sering berhadapan langsung dengan persoalan ditengah masyarakat, “saya minta kepada Eksekutif jangan bermimpi amat bodoh mengeluarkan kebijakan tidak manusiawi untuk mencoba mengurangi jerih mereka aparatur desa, dengan alasan transfer DAU tidak sangat minim dan terbatas,” tegasnya Yufaidir mantan Presma Umuslim dan aktivis Bireuen ini

Menurutnya, meskipun kebutuhan dana Tahun Anggaran dalam APBK Bireuen 2021 cukup besar, seperti belanja rutin, anggaran pelaksanaan pilkada dan berbagai kebutuhan belanja lainnya. Namun Dana Alokasi Gampong (ADG) dari sumber DAU yang dimasukan dalam APBK 2021 terkait hak hak jerih dan operasional aparatur Desa harus tetap dibayar dan mengacu pada dasar hukum sesuai PP Nomor 11 tahun 2019.

BACA JUGA...  DPRK Lhokseumawe Gelar Rapat Agenda Kerja Tahun 2022-2023

Lanjutnya, Apalagi Aparatur Desa merupakan salah satu ujung tombak sistem pemerintahan yang diakui oleh negara Republik Indonesia, jadi sungguh tidak patut dan sangat tidak ironis, berdampak pengurangan sumber dana pendapatan berimbas cuma ke Pemerintahan Desa saja.

Namun seharusnya Pemdes mendapatkan perhatian serius dari Pemda Bireuen, sebab tanpa ada mereka, sungguh pemerintah daerah Bireuen itu tidak ada legitimasinya, sebut Yufaidir mantan aktivis ‘Demo Parlemen Jalanan’ Bireuen ini.

Pihaknya, meminta Bupati Bireuen jangan coba coba mengambil kebijakan yang tidak mencerminkan Keadilan dan Diskriminasi, “kan masih banyak alternatif lainnya pada pos pos anggaran tertentu pada SKPD/SKPK untuk dipangkas dan perampingan mata anggaran, agar bisa efesiensi dan pemerataannya, yang di anggap tidak terlalu urgent yang masuk dalam skala prioritas di T/A APBK Bireuen 2021,” pungkasnya.(*).

Berita Terkait

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh
Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh
Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal
Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon
Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah
Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 
Ayah Wa: Maulid Raya Pase dan Muzakarah Ulama Momentum Strategis
Loyalitas Diuji, Faisal Kirim Peringatan Keras kepada Pj Sekda Aceh

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:16 WIB

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Selasa, 17 November 2026 - 20:39 WIB

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIB

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 November 2026 - 15:08 WIB

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB