Banda Aceh (MEDIAACEH) -Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), meminta kepada Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), agar mengawasi perkembangan Rancangan Undabg-Undang (RUU), Pajak Penghasilan yang baru saja disahkan.
Pengasahan RUU oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), yang dalam salah satu rumusannya memberikan kekhususan bagi Aceh yaitu zakat sebagai pengurang pajak., demikian disampaikan ketua YARA Safaruddin,SH dalam rilisnya kepada AD Rabu 25/10/2017.
Menurutnya, RUU ini penting untuk diperhatikan dan dimonitoring, bila perlu DPRA menyurati DPR RI agar di libatkan dalam pembahasan RUU ini nantinya, jangan DPRA ribut lagi nanti karena ada kebijakan atau rumusan UU yang berkaitan dengan Aceh tapi tidak dilibatkan.
Gubernur dan DPRA harus proaktif dalam menjaga Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Jika memang serius, jangan sampai Aceh selalu tertinggal dari daerah lain, di daerah lain ikan “bukuem”/buntal sudah dapat di olah menjadi hal yang berguna dan menghasilkan nilai ekonimos yang tinggi.
Sedangkan di Aceh ikan tersebut masih di anggap tidak berguna, kita jangan sampai jauh tertinggal, untuk itu pro aktif pemerintahan Aceh sangat di butuhkan., sebutnya.
Sementara itu, pemerhatikan ekonomi Aceh Burhanuddin Umar,SE menambahkan, RUU tersebut sangat cocok untuk segera diterapkan di Aceh yang mana Provinsi ini adalah, salah satu Provinsi yang telah diberlakukan Syariat Islam.
Dimana, dari hasil zakat Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertugas di Provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil., ungkapnya.(jalal)
