Lalu adalagi pengadaan mobil penjabat dan dana anfendix, sehingga makin membuat kesal rakyat Aceh.
Begitu banyak anggaran yang pro rakyat; seperti rumah duafa tak hanya itu program baksos terjadi pemotongan oleh tim Tapa di bawah komando Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah sebagai ketua Tapa.
Ketidakmampuan tersebut membuktikan bahwa sekda Aceh tak punya kemampuan memanajerial pemerintagan, “Saya kira, Taqwallah sangat layak untuk diberhentikan,”.
Sudah sepatutnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk segera mengusulkan pergantian Sekda kepada Presiden Joko Widodo.
Mengingat pasca konflik, perekonomian Aceh masih sangat bergantung dari APBA dan Dana Otsus.
Pemerintah Pusat perlu mengoreksi dengan melakukan pergantian Sekda Aceh selaku ketua TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) yang telah menimbulkan carut marut tata kelola anggaran Aceh.
Dengan adanya langkah dan kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan masyarakat Aceh kedepan akan sejahtera.
“Jika dibiarkan terus Taqwallah menjabat sebagai Sekda Aceh, maka kedepannya pasti banyak persoalan baru yang muncul dan merugikan rakyat Aceh,” Pungkasnya. [Syawaluddin]
Halaman : 1 2
