REDELONG | MA – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bener Meriah, Ir. Armia, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Senin (14/04/2025).
Rakor yang berlangsung di Aula Setdakab Bener Meriah tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen jajaran Pemkab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dalam arahannya, Wabup Armia menekankan pentingnya peningkatan skor pelayanan publik sebagai indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
“Skor pelayanan publik Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023 hanya sebesar 43. Kemudian di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 63. Saya berharap pada tahun 2025 ini kita dapat kembali meningkatkan skor tersebut agar pelayanan publik kita semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Armia.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh SKPK untuk terus berbenah dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang berdampak nyata bagi pelayanan publik.
“Sebagai pimpinan daerah, saya ingin agar seluruh jajaran Pemkab Bener Meriah mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik tahun ini. Pelayanan publik harus lebih cepat, tepat, dan sempurna, sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Usai penyampaian arahan dari Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan reformasi birokrasi oleh Plt. Sekda Bener Meriah, Armansyah, SE., M.Si. Ia menyampaikan langkah-langkah strategis yang akan diterapkan guna mendorong percepatan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesra Setdakab Bener Meriah, Khairmansyah, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bener Meriah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.(AR)
