BANDA ACEH (MA) – Usman Lamreung menyoroti rendahnya kualitas pendidikan di Aceh, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.
Hal tersebut disampaikan Usman Lamreung pada media lewat siaran persnya, pada Jum’at, (27/9).
Evaluasi tersebut, sebutnya, mengungkap berbagai permasalahan serius dalam implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan menengah, terutama pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Data menunjukkan hanya 26,98% dari total 542 SMA yang telah sepenuhnya mengadopsi Kurikulum Merdeka.
Sebaliknya, kondisi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinilai lebih baik, dengan 94,14% sekolah telah berhasil menerapkan kurikulum ini.
Selain soal kurikulum, Usman juga mengkritik keras intervensi pemerintah daerah, khususnya terkait pemenuhan kualifikasi dan distribusi guru, yang menurutnya masih jauh dari optimal.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh belum mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan untuk tahun 2023.
Poin paling krusial yang disampaikan Usman adalah mengenai penggunaan anggaran yang dinilai tidak efektif. Sebanyak Rp282 miliar yang telah dialokasikan untuk sektor pendidikan belum dimanfaatkan dengan tepat guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
