Sulaiman menilai, tudingan pusat bahwa Aceh boros dan korup hanyalah upaya cuci tangan. Aceh, kata dia, justru menjadi korban ketidakadilan anggaran sejak lama. “Ini bukan soal Aceh miskin, tapi memang sengaja dimiskinkan dengan berbagai aturan dan pembatasan yang menekan kreativitas rakyat Aceh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, sebelum Otsus berjalan, Aceh lebih dulu dihantam konflik panjang dan tekanan militer yang menghancurkan sendi kehidupan masyarakat. Luka itu kemudian diperparah dengan bencana tsunami 2004 yang menewaskan ratusan ribu jiwa.
“Dana tsunami yang semestinya untuk korban malah banyak dipakai bangun kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, bahkan pengadaan peluru. Kalau bantuan tsunami saja bisa dibajak, apalagi dana Otsus. Banyak juga dipakai untuk fasilitas instansi vertikal, bukan untuk rakyat,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendesak agar ke depan Aceh diberikan keleluasaan penuh untuk mengelola kekayaan alam dan pajaknya sendiri, termasuk menjalin hubungan dagang dengan dunia luar.
“Kedepan Aceh harus mengelola semua sumber daya dan pajak sendiri, dan juga bebas membangun hubungan dagang ke seluruh dunia. Aceh sengaja dibiarkan miskin. Bukan miskin, tapi sengaja dimiskinkan dengan berbagai aturan yang menghambat kreativitas Aceh dan rakyatnya,” pungkas Sulaiman. (R)
Halaman : 1 2
