Pada kesempatan itu juga, Tim Staf Khusus Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, Nugrahaini menyampaikan bahwa dasar hukum dari kegiatan ini adalah seperti tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik indonesia nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal,” ujar Nugrahaini.
Kemudian, kata dia lagi, pelaksanaan kegiatan ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud Ristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem Pendidikan.
“Perencanaan Berbasis Data atau PBD suatu bentuk pemanfaatan data pada platfom Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikannya, Dalam menyusun Perencanaan Berbasis Data, satuan pendidikan dapat merujuk pada capaian di lima dimensi Rapor Pendidikan. Dapat kami sampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan ini disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan teknologi Jakarta,” tuturnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
