2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa “Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian pendanaan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Menegaskan pentingnya otonomi khusus Aceh dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangan.
Dengan dasar hukum tersebut, Serikat Aksi Peduli Aceh berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk menghentikan dominasi anggaran oleh instansi vertikal dan lebih fokus pada kebutuhan daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa dana APBA digunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Fauzan.
Dalam rilis pers, SAPA turut merincikan puluhan miliar anggaran APBA tahun 2024 untuk instansi vertikal dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh.
“Kondisi Aceh sangat memprihatinkan, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, anggaran sekitar Rp44 miliar tahun 2024 untuk instansi vertikal lebih baik dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” pinta Fauzan.
SAPA mengajak instansi vertikal untuk sama-sama mengawal dan mendorong pemerintah dan DPR dalam menempatkan anggaran sebaik mungkin. Pengawasan yang ketat dan sinergi yang baik antara semua pihak dapat mencegah penyelewengan dan memastikan anggaran benar – benar bermanfaat bagi masyarakat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
