Kota Jantho (ADC) – Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Besar, Tgk. Saifullah AR (Abiya) menyarankan kepada semua kalangan dan masyarakat Aceh Besar, baik tokoh agama, tokoh politik, aktivis, akademisi maupun masyarakat pada umunya agar menanggapi dengan arif dan bijaksana dengan tanpa mengedepankan kepentingan apapun, mengenai himbauan Bupati Aceh Besar terkait penghentian sementara aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang pada hari raya pertama Idul Adha dan Idul Fitri.
“Kami menyarankan sebaiknya kepada semua kalangan dan masyarakat Aceh Besar baik tokoh agama, tokoh politik, aktivis, akademisi maupun masyarakat pada umumnya agar menanggapi dengan arif dan bijaksana dengan tanpa mengedepankan kepentingan apapun mengenai larangan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang pada hari raya pertama Idul Adha dan Idul Fitri, memang pada ketentuanya shalat hari raya tersebut hukumnya sunat, namun tidak perlu diperdebatkan apabila kebijakan mengandung nilai positif bagi masyarakat Aceh dan umat islam pada umunya,” kata Tgk Saifullah, atau lebih dikenal dengan sebutan Abiya, saat dimintai tanggapannya terkait kisrus pro-kontra terhadap himbuan Bupati Aceh Besar soal aktivitas penerbangan pada hari raya idul fitri dan idul adha di Aceh Besar, di Kota Jantho, Rabu, 31 Juli 2019.
Abiya melanjutkan, kedepan selain shalat hari raya idul Fitri dan idul adha, juga pada hari jum’at bisa dihentikan sementara penerbangan sampai selesai shalat jum’at di wilayah Aceh. Yang paling penting kebijakan untuk kepentingan masyarakat dan umat islam.
Menurut Abiya, selain kebijakan terkait penerbangan perlu dibuat juga kebijakan pemerintah Aceh Besar dan provinsi Aceh sesuai dengan daerah khusus untuk meliburkan hari kerja dan sekekolah sampai habis dan selesainya hari tasyriq (4 hari ) pada hari raya idul fitri mendatang.
Abiya berpendapat, setiap kebijakan larangan penerbangan saat hari raya Idul Fitri dan idul adha dan himbauan lain dari pemimpin pasti sudah dipertimbangkan dan bila ada kekurangan tugas semua pihak untuk mengkritisi dan memberi masukan dengan cara-cara bijak dan membangun.
“Pendapat membangun sangat dibutuhkan dari semua kalangan, itulah bukti keterbukaan pimpinan dalam mengambil sebuah kebijakan, maka rakyat hendaknya benar benar memberikan masukan yang membangun bukan memperkeruh suasana dan saling berdebat,” demikian pesan Abiya yang juga wakil ketua MPU Kabupaten Aceh Besar tersebut. (Tim)
