Dalam diskusi itu, T. Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah Aceh. Di antaranya penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di daerah.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurut dia, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memperoleh informasi yang utuh mengenai program yang berjalan.
Langkah tersebut, kata Robby, diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program pemulihan. Ia juga melaporkan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang masih terus didorong percepatannya.
Deputi Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis agar proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” ujar Lilik.
Penulis : Darwis
Editor : Darwis
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
