Rakor tersebut juga membahas mekanisme serta tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek tersebut menjadi perhatian penting untuk memastikan kegiatan pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, tanpa menimbulkan persoalan baru.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keselamatan kerja, serta ketentuan mengenai pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air di Aceh. []
Editor : Darwis
Halaman : 1 2
