Kata Haji Elo, jika perusahaan Plat Merah [PT. Pertamina EP Field Rantau] tersebut beroperasi di wilayah hukum provinsi Aceh, gunakan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh [UUPA].
Jangan digunakan Undang-Undang yang berlaku secara nasional. “Apakah UUPA bukan produk Undang-Undang?. Jika Pertamina menggunakan Undang-Undang yang berlaku nasional dalam proses tender, tentu akan bertentangan dengan UUPA. Terkait kearifan lokal.
Haji Elo mencontohkan Surat Pelelangan Tender. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor SHUG-240098A-A07. Di mana dinyatakan dalam poin I (Informasi) dalam poin itu disebut bahwa; Domisili Peserta dibuat Tidak Ditentukan.
Jika mengacu pada proses tersebut, dapat diartikan, siapa pun [perusahaan luar Aceh Tamiang] dapat mengikuti tender di Pertamina EP Field Rantau, yang sudah memiliki referensi kuat di dalam tubuh Pertamina EP Field Rantau.
Indikasi lainnya, di samping tidak berpihak kepada kearifan lokal, sama artinya tidak memberikan kesempatan pada perusahaan daerah untuk bangkit, maju dan berkembang.
“Ini sangat kita sayangkan, seharusnya pihak PT. Pertamina EP Field Rantau terkait pekerjaan yang sub bidangnya kecil, diberikan saja kesempatannya untuk perusahaan daerah (lokal), tentunya dengan cara itu dapat menghidupkan kembali perusahaan daerah yang telah lama tidur,” katanya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
