PC PMII Tolak RUU TNI, Dianggap tak Transparan

Sebut Zaki bahwa; perubahan dalam Undang-Undang TNI berdampak untuk memperluas jumlah lembaga sipil, diisi oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 16.

Selanjutnya berpotensi mengaburkan perbedaan antara aspek militer dan sipil. Ia berpendapat, penambahan kewenangan itu merupakan langkah regresif bagi demokrasi yang telah diperjuangkan pasca-reformasi, terutama dalam hal pemisahan yang tegas antara tanggung jawab militer dan sipil.

Zaki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendesak agar revisi RUU-TNI ini dibahas kembali dengan transparan.

Mereka menekankan pentingnya melibatkan publik dan pihak-pihak yang berkompeten dalam proses tersebut, demi menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

“Melalui pernyataan ini, PMII berharap agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini,” pungkasnya. [Syawaluddin].

Halaman : 1 2