BANDA ACEH (MA) — Pasca pelaksanaan Pilkada Aceh 2024, dinamika politik di wilayah Aceh terus bergerak dinamis. Hingga kini, proses penetapan dan pelantikan gubernur serta wakil gubernur Aceh definitif masih berlangsung. Dalam situasi ini, peran pemerintahan transisi menjadi sangat krusial untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan persiapan yang matang bagi pemerintahan baru.
Direktur Emirates Development Research (EDR), Dr. Usman Lamreung, M.Si, menyampaikan pandangannya melalui siaran pers pada Kamis (26/12/24). Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan tahun 2025 dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Penyesuaian ini diperlukan agar rencana kerja yang dirancang pemerintah transisi sejalan dengan arah pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru,” ungkap Usman, yang juga merupakan dosen di Universitas Abulyatama (UNAYA).
Ia menambahkan bahwa tugas besar tersebut menjadi tanggung jawab Pj Gubernur Aceh, Safrizal, yang memimpin pemerintahan transisi. Menurutnya, komunikasi aktif antara Pj Gubernur dan gubernur serta wakil gubernur terpilih menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan proses ini.
Namun, Dr. Usman juga menyoroti adanya kendala strategis, terutama setelah Kepala Bappeda Aceh ditunjuk sebagai Pj Bupati Pidie Jaya. “Hal ini berpotensi mengganggu koordinasi dengan tim gubernur dan wakil gubernur terpilih, mengingat peran vital Bappeda dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya.
