Bireuen (ADC) – Menyikapi maraknya permasalahan tarik ulur kepentingan Dana Hibah senilai Rp 2 Triliyun dalam APBA 2019 yang disinyalir tidak bisa disalurkan kepada rakyat Aceh (direalisasi) di masa anggaran tahun ini. Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR ) Aceh, mendesak pihak eksekutif dan Legislatif Aceh untuk segera mencari solusi.
“Legislatif dan Eksekutif adalah para pelaku pemerintahan, bila ada masalah seperti ini, bukan saling melepas tangan tapi merumbuk dan berkonsultasi dengan pihak pemerintah di atasnya, bukan malah terlena dengan isu kegagalan,” kata M.Iqbal S.Sos, ketua PAKAR Aceh, wilayah Bireuen, kepada media ini, Senin, 22 Juli 2019 sore.
Menurut Iqbal, seharusnya Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh sinergis dan kompak dalam menjalankan tupoksi dan tanggungjawab masing -masing sebagai pihak yang merumuskan kebijakan pembangunan Aceh di segala sektor demi kepentingan rakyat. Bukan malah melontarkan isu kegagalan dalam melaksanakan tugasnya.
“Rakyat tidak memiliki domen untuk merealisasi apa yang terancam dan tersendat saat ini, namun dengan kebersamaan antara legislatif-eksekutif semuanya akan dapat terealisasi,” timpal Iqbal lagi.
PAKAR menilai, ancaman gagalnya terealisasi Rp 2 Triliun Anggaran APBA tahun ini, tidak luput dari pengaruh ego sektoral yang terkesan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kebutuhan masyarakat. Padahal visi-misi pemerintah sudah jelas dan arah pembangunan juga tidak suram lagi.
Lalu, mengapa bisa jadi dana yang sebelumnya sudah dialokasikan berdasarkan tingkat kebutuhan pembangunan di provinsi Aceh, menjadi permasalahan hingga terancam membeku dana tersebut. Seharusnya “film lama ” dan buram semacam itu tidak diputar ulang di zaman moderen ini, malah dengan gaya ini proses perjalanan pemerintah dipertontonkan, maka image masyarakat akan semakin buruk dan bisa jadi hilang kepercayaan masyatakat untuk Pemerintah Aceh
“Ini kan gaya lama yang “dilantunkan” apa masih kurang derita rakyat ditonton, seharusnya mampu memanfaatkan kesempatan, bukan malahan menciptakan potensi pemangkasan Anggaran akibat tidak mampu berbuat,” cetusnya lagi.
PAKAR Aceh wilayah Bireuen ini, juga memgaku kecewa atas sikap dua lembaga pengendali Aceh itu, yang seakan tidak ada niat baik untuk membangun Aceh ke arah yang lebih baik dengan rakyat yang makmur, sedangkan potensi dukungan dana dari pusat. Aceh merupakan penerima terbesar dibandingkan daerah lain.
“Kita sangat menyesalkan bila anggaran publik itu tidak bisa direalisasikan dan akan terancam Silpa, sementara rakyat sangat berharap ada perubahan yang signifikan seiring sokongan dana Migas masih mengalir,” timpal Iqbal dengan nada kecewa.
Pada Kesempatan tersebut PAKAR juga menyinggung kehadiran TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) yang terbentuk dan berpayung hukum Qanun APBA 2019, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur Aceh, terkesan hanya jadi pelengkap daftar “absen” semata, buktinya anggaran yang sudah disahkan bisa bermasalah saat hendak direalisasi.
“Sebenarnya, tugas TAPA itu sudah optimal atau hanya sekedar peserta rapat semata, sih..?,” timpal pria putih tinggi ini.
PAKAR, berharap semua pihak harus peduli dengan permasalahan ini, bilamana masih merasa cinta dengan tanah Aceh ini dan Rakyatnya, dan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi pundi-pundi pribadi.
“Semoga permasalahan ini bukan, program pengalihan “kue APBA” untuk dijadikan bolu hadiah ulang tahun buat bandit bandit pemilik nafsu birahi tinggi,” demikian pungkas ketua PAKAR Aceh ini. (Red)
