Kupon tersebut bisa ditukar setelah pemilih membuktikan mereka mencoblos pasangan nomor 02 dengan menunjukkan foto pilihan mereka di bilik suara.
“Sistem kupon yang harus dibuktikan dengan foto pencoblosan nomor urut 02 menunjukkan bahwa pelanggaran ini dilakukan secara sistematis,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan minimnya tindakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atas berbagai laporan yang masuk dari masyarakat terkait dugaan kecurangan tersebut.
Nurzahri menilai, respons Panwaslu yang lamban justru memberi ruang bagi praktik-praktik semacam ini untuk terus berlangsung.
“Masyarakat sudah melaporkan berbagai pelanggaran ini, tetapi hingga kini belum ada tindakan konkret dari Panwaslu. Padahal, ini ancaman serius terhadap demokrasi kita,” ujarnya.
Generasi Muda Jadi Sasaran
Dalam konferensi pers tersebut, Nurzahri juga menyoroti dampak buruk money politik pada generasi muda, terutama pemilih pemula.
Ia menyebutkan bahwa praktik ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga memberikan contoh buruk kepada generasi penerus bangsa.
“Kita seharusnya memberikan edukasi tentang demokrasi yang bersih kepada pemilih pemula. Namun, yang terjadi adalah mereka menjadi sasaran praktik kotor ini,” tutur Nurzahri.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
