Jantho (ADC)- pada Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRK Aceh Besar terhadap rancangan qanun Aceh Besar Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar Tahun 2018, Di gedung DPRK, Senin 1 Juli 2019.
Nasruddin dari Fraksi PDA PNA, menyoroti porsi belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dari 1 triliun, 320 miliar Lebih, 981 miliar atau 79,7 % itu terserap untuk belanja operasional. dengan anggaran sebesar itu, standar layanan publik seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemkab aceh besar,
“Dan seperti apa nilai tingkat kepuasan masyarakat ketika berurusan dengan pemerintah, ini masih di pertanyakan,” kata Nasruddin.
Hanya 20,8% itu untuk modal belanja pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Menurut Nasruddin, Komposisi ini tidak ideal. Setidaknya Pemkab bisa mengupayakan belanja operasional sekitar 63% dan belanja pembangunan untuk barang dan jasa 33% dari total belanja daerah. Dikarenakan Aceh Besar memiliki ruang lingkup wilayah yang sangat luas, dengan porsi anggaran yang minim untuk belanja barang dan jasa, ini berdampak pada pembangunan infrastruktur, baik jalan atau irigasi teknis yang dimana sebagian besar sektor pertanian di Aceh Besar masih mengandalkan pada tanah hujan, dikarenakan belum ada irigasi teknis.
Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, ungkap Nasruddin. Begitu juga halnya pemberdayaan ekonomoni dengan mengupayakan pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, supaya pendapatan ekonomi perkapita masyarakat tiap tahunnya bisa terus meningkat.
Dengan porsi anggaran yang kecil, diperkirakan akan sulit bagi Pemerintah Kabupaten kalau hanya mengandalkan anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) kalau tanpa upaya melakukan lobi lobi kepemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta ke Kementrian untuk mencari sumber sumber pendanaan dalam rangka mengatasi kekurangan dana untuk pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.
Selain itu, Nasruddin juga mengungkapkan besarnya anggaran belanja yang terserap begitu tinggi untuk operasional dikarenakan jumlah aparatur yang terlalu gemuk dan ditambah lagi beban tenaga kontrak, kemudian ada juga beban pemeliharaan.
“Kedepan harusnya Pemkab terlebih dahulu melakukan kajian kajian, dengan harapan sumber daya pendanaan yang diterima itu bisa dikelola secara efisien dan berimbang. Sehingga upaya percepatan dari ketertinggalan pembangunan di berbagai bidang di Aceh Besar bisa teratasi,” ujar Nasrudin.
Begitu juga peningkatan realisasi target pendapatan dari target 132 miliar menjadi 159,4 miliar. Jelas ini peningkatan yang tinggi. menurut Nasruddin hal ini belum maksimal dikalikan dengan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Aceh Besar yang luar biasa besar nya saat ini. baik itu dari galian c, sektor perikanan, retribusi daerah Dan berbagai macam pajak, dari pajak hotel, pajak reklame, pajak lampu jalan dan sebagainya, ini belum benar benar dihitung dengan analisa yang tepat. Ujar Nasruddin.
Oleh sebab itu, dari Fraksi PDA PNA menyarankan Pemkab Aceh Besar melakukan rasionalisasi, agar sebelum ditentukan target, dimisalkan untuk 2020 yang akan datang target katakanlah 150 miliar, sebelum itu ditetapkan, sebaiknya dilakukan rasionalisasi dan kajian kajian di setiap sektor sumber daya pendanaannya yang ada seberapa besar, dan proyeksi targetnya dapat dipastikan berapa pendapatan sebetulnya. karena sumber pendapatan saat ini dianggap lebih dari laporan pendapatan pemkab Aceh Besar. Papar Nasruddin selama ini pemkab Aceh Besar hitungannya masih menggunakan hitungan parsial, bukan hitungan berdasarkan potensi dengan betul betul analisa hasil yang tepat.
Hal tersebut mendorong Fraksi PDA PNA untuk tim retribusi pajak daerah agar mengidentifikasi dan melakukan kajian analisa yang lebih baik dan lakukan rasionalisasi, supaya ketika ditetapkan PAD itu betul betul rasional.
Pemkab abes juga disarankan untuk jemput bola dalam hal menangani kendala tunggakan pajak, baik dengan melakukan pendekatan persuasif.
Begitu juga dengan pengelolaan PAD, kalau merujuk kepada wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebenarnya belum merupakan cerminan, dimana dalam pelaksanaan keuangan daerah juga belum maksimal. Diperkirakan masih ada potensi terjadi penyimpangan penyimpangan, baik itu kualitas fisik bangunan jalan jembatan gedung gedung yang tidak sesuai spesifikasi dan bantuan bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Kemudian ia menambahkan, begitu juga dengan perolehan aset dan pengelolaan gedung yang terbengkalai, dimana setelah dibuat tidak fungsional. Hal ini banyak di Aceh Besar,” Papar Nasruddin. (Mukhlisin)
