Namun faktanya, sebelumnya pada proyek pengembangan gas tahap satu tahun 2016 lalu, dari fase konstruksi sampai produksi, warga lingkar tambang merasa ditinggalkan, sampai melakukan protes, sehingga menyebabkan “delaynya” kegiatan kontruksi saat itu,
Berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi, semata-mata disebabkan belum adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).
Terutama menyangkut dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur tatacara pelibatan dan pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha lokal Kabupaten Aceh Timur (konten lokal) khususnya sekitar wilayah operasi proyek pengembangan gas Blok A dan Aceh secara umum.
Ditengah gencarnya eksploitasi migas di daerahnya, bupati yang dipilih rakyat, hendaknya memprioritaskan kepentingan rakyatnya, melalui peraturan daerah yang mengharuskan keterlibatan operator dan kontraktor dengan melibatkan “konten lokal” pada kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dapat diupayakan oleh masyarakat lokal.
“Potensi gejolak sosial dapat diminimalisir, dan resiko lainnya dapat diantisipasi, apabila operator dan kontraktor dengan diberikan ruang dan kesempatan kepada warga serta perusahaan lokal untuk memperkuat kompetensi dan alih kemampuan” ujar Usman Lamreung.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
