Banda Aceh (MA) – Komisi Pemilihan Raya (KRP) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dinilai tidak melakukan tugas dengan tepat. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Demisioner Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teuku Wariza Arismunandar, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Semmi Komisariat Cut Mutia sekaligus Ketua Umum Paguyuban Pasie Raja (IMP3).
“Acara yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019 kemarin sangat kacau dan tidak jelas. KPR seharusnya harus sesuai dengan AD/ART, jika Anggota mubes tidak sampai 50 persen ditambah 1, maka forum harus discor. Hal itu sudah terjadi di kedua belah pihak. Ketika terjadi di pihak 02, KPR menunda Mubes sampai lebih dalam peraturan, sedangkan ketika terjadi di 01 kenapa KPR dapat melanjutkannya sesuai dengan peraturan”, jelas Teuku Wariza kepada wartawan, Selasa (31/12/19) di Banda Aceh.
Seharusnya KPR harus bertindak adil dalam memegang jabatan sebagai komisi yang independen serta profesional! Karena suksesnya suatu pemilihan itu dikarenakan oleh KPR itu sendiri, bukannya malah melibatkan dan tidak konsisten dalam mekanisme pemilihan.
Maka wajar jika dinilai ada indikasi permainan dan dugaan KPR melakulan kecurangan, dengan mekanisme pemilihan yang seharusnya independen dan dapat dipercaya oleh seluruh mahasiswa, namun ketika terjadi pada hari ini malah sebaliknya dan mengecewakan.
Menurutnya, KPR sendiri seperti memihak salah satu Calon Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kalau memang tidak bisa adil untuk apa menjadi Ketua KPR. Yang pasti, kami akan mengusut tuntas permasalahan ini!”, tegasnya.(Jalal).
