Banda Aceh | Setelah setahun dilantik, aroma “Pecah Kongsi” dan “Tersisih” mulai terlihat menjelang Pilkada 2017. Aroma tersebut menjadi pembicaraan warga kota hingga pemerhati pemerintahan. Benarkah peran dan keberadaan Wakil Walikota Banda Aceh, Keuchik Zainal Abidin mulai disingkirkan di Pemerintahan Kota Banda Aceh?
Seperti kita ketahui, Wakil Wali Kota Banda Aceh Drs H. Zainal Arifin yang terpilih sebagai Wakil Wali Kota (Wawalko) Banda Aceh dalam rapat paripurna pemilihan wawalko Banda Aceh masa jabatan 2012-2017, pada Kamis 2 April 2015 yang lalu resmi dilantik oleh Gubernur Aceh dr.Zaini Abdullah di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh hari ini, Selasa 9 Juni 2015.
Isu ini menjadi omongan serius warga kota yang rutin ‘berdiskusi’ di warung kopi. Sekelompok aktivis muda terlihat serius membicarakan peranan Keuchik Zainal, panggilan akrab Waki Walikota Banda Aceh, Zainal Abidin di kancah Pemerintahan Kota Banda Aceh.
“Kami masih merasakan seakan-akan Kota Banda Aceh hanya dipimpin Walikota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal saja,” begitu kata aktivis itu memulai pembicaraan, Rabu 27 April 2016 di sebuah warung kopi yang berada di tepi kali Krueng Aceh.
Kesan itu turut dibenarkan oleh rekan lannya. “Iya,kenapa Wakil Walikota Banda Aceh seperti hilang tanpa ada peran, kenapa begitu ya,” sahutnya sambil menggugat kondisi.
Isu terebut seperti mengandung kebenaran. Pantauan awak media ini terutama di baliho-baliho yang menjadi ajang publikasi kegiatan Pemerintahan Kota Banda Aceh seakan mengadatakan demikian. Di beberapa kesempatan kegiatan yang menggunakan alat peraga seperti baliho, spanduk yang bertemakan Pemerintah Kota Banda Aceh, sosok Wakil Walikota sering luput dpasang fotonya.
“Kami perhatikan kalau ada acara Pemkot, pasti di baliho dan spanduk foto Wakil Walikota Banda Aceh selalu tidak ada. Hanya ada fotonya Ibu Walikota Banda Aceh. Apa memang posisi Wakil Walikota sudah dihilangkan,” kata seorang warga yang enggan dsebut namanya.
Pantauan meda ini, paling anyar sekali terjadi pada kegiatan “Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)” yang diselenggarakan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Banda Aceh, Selasa (26/4/2016) di halaman Kantor DKPP, Gampong Pande Banda Aceh.
Ada yang ganjil standing banner dan spanduk yang dipasang pun hanya memuat foto Walikota Banda Aceh tanpa disertai Wakil Walikota Banda Aceh.
“Padahal di spanduk jelas ada tertulis Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah kan ada Walikota dan Wakil. Tetapi kenapa cuma Walikota yang ada fotonya,” kata warga itu lagi.
Kondisi tersebut seakan membenrkan bahwa posisi wakil walikota Banda Aceh seperti tersingkir bahkan seperti tiada di dalam jajaran Pemerintahan Kota Banda Aceh.
“Momen politik, pertarungan elektabiltas dan ditambah dengan adanya unsur seperti kesengajaan justru akan merugikan Walikota sendiri. Masyarakat akan lebih simpati kepada Wakil Walikota yang terkesan mulai dihilangkan dari Pemkot Banda Aceh,” ujar aktivis menutupi diskusi mereka yang memakan waktu berjm-jam ini. “Bagi PNS dan staf Pemko Banda Aceh, soal pilihan itu memang wajar, tapi harus tetap netral mengingat baik Walikota maupun Wakil Walikota itu sama-sama adalah atasan mereka. Jadi jangan tunjukan keberpihakan yang sebenarnya justru merugikan,” ingat aktivis lainnya.
Perkembangan kepemimpinan dan hubungan antara walikota dan wakilnya juga menjadi pantauan pihak dewan Kota Banda Aceh. Salah satu wakil rakyat ikut mengkritisi persoalan minimnya peran wakil walikota selama ini. Menurut anggota DPRK Banda Aceh itu, sambil berguyon ia menyebutkan, Wakil Walikota Banda Aceh sekarang memang seperti ada dan tiada keberadaannya dalam memimpin Banda Aceh, bukan karena disingkirkan tapi sikap sang wakil yang sangat lembut bin lemah.
“Wakil walikota pih leumoh that, hana giwang sagai,” begitu tamsil anggota dewan itu tanpa mau ditulis namanya dalam persoalan ini. (BNC)
