“Dalam politik, perbedaan adalah keniscayaan. Namun ketika komunikasi berubah menjadi konfrontasi dan etika diabaikan, maka yang terjadi adalah delegitimasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berisiko melemahkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang menjadi mandat utama DPRA.
“Ketika kepercayaan internal runtuh dan citra publik tergerus, maka pergantian kepemimpinan adalah langkah politik yang rasional dan konstitusional. Ini demi menyelamatkan lembaga, bukan menyerang individu,” kata Said Saiful.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Partai Aceh maupun Zulfadli belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan desakan tersebut. (R)
