Tak kalah keras, Sulaiman juga menyoroti sikap Benny yang dinilai merendahkan MoU Helsinki, perjanjian damai yang menjadi penutup perang panjang Aceh. Ia menilai pernyataan tersebut bukan hanya menyinggung rakyat Aceh, tetapi juga menghantam langsung warisan politik Presiden SBY, tokoh utama di balik perdamaian itu.
“Merendahkan MoU Helsinki sama artinya meremehkan peran SBY. Demokrat harusnya malu kalau membiarkan kadernya menyerang hasil kerja pemimpinnya sendiri. Dengan pernyataan seperti itu, Benny sudah layak dipecat dari DPR,” ujar Bos Manyak.
Sulaiman kemudian mempertanyakan moral politik Harman saat berbicara soal tata kelola anggaran. Ia menegaskan, sebelum menyentuh Aceh, seharusnya politisi pusat lebih dahulu menyelesaikan persoalan korupsi yang merajalela di tingkat nasional.
“Apakah lingkaran pusat sudah bersih? Korupsi gila-gilaan terjadi di tingkat nasional dan negara menuju kebangkrutan. Itu dilakukan oleh orang-orang yang satu lingkaran dengan Benny. Jadi jangan mengajari Aceh soal uang kalau pusat sendiri bocor di mana-mana,” ucapnya.
Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa pernyataan Benny bukan sekadar salah kaprah, tetapi berpotensi memperlebar jarak psikologis antara Aceh dan pemerintah pusat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
