Meski begitu, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Aceh Utara ke depan, seperti penyetaraan jabatan dan penataan organisasi. Pelantikan pejabat struktural, misalnya, harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri.
Pj. Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, menyatakan bahwa Pemkab Aceh Utara baru saja menyelesaikan seleksi terbuka untuk pejabat struktural JPT (Eselon II). Tantangan terbesar adalah memperoleh izin dan rekomendasi tertulis dari BKN, Menpan RB, dan Kemendagri, sehingga pelantikan ASN belum dapat dilaksanakan.
Evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Itjen, yang diwakili oleh Dr. Ihsan Dirgahayu, Inspektur II Itjen Kemendagri, dan dihadiri oleh para evaluator lainnya yang merupakan pejabat struktural dan pengawas utama Itjen Kemendagri.
“Kami sangat bersyukur Aceh Utara mendapat apresiasi dari Kemendagri, mengingat ada 126 indikator yang harus dijelaskan oleh Pj. Bupati Aceh Utara. Ini menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya mengumpulkan data dari seluruh wilayah Aceh Utara, dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan 852 desa yang ada,” ujar Kabag Tata Pemerintahan, Dr. Fauzan, yang juga menjabat sebagai Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat.
