Tarmizi menilai pengibaran bendera Bulan Bintang tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai simbol perlawanan. Dia meminta pemerintah dan aparat memahami dimensi sejarah serta identitas yang melekat pada simbol tersebut bagi sebagian masyarakat Aceh.
“Jangan hanya membaca bendera sebagai simbol perlawanan. Lihat juga sebagai kenangan rakyat Aceh. Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki simbol dan identitas sejarahnya sendiri, bendera Bulan Bintang juga mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Aceh,” katanya.
Dia menilai persoalan bendera dan lambang Aceh perlu diselesaikan melalui dialog, pemahaman sejarah, serta kepastian hukum.
Tarmizi turut merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanun Aceh yang mengatur bendera serta lambang daerah. Dia meminta pemerintah memberikan penjelasan hukum secara terbuka agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu ketegangan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang justru memperkeruh suasana.
Minta Polisi Hindari Tindakan Berlebihan
Tarmizi kembali mengingatkan pentingnya kesiapan Polda Aceh menjelang 4 Desember, yang memiliki sensitivitas sejarah dan politik bagi sebagian masyarakat Aceh.
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
