Ia menambahkan, FPKR sebagai wadah aspirasi masyarakat Kluet Raya berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan dan hak-hak petani, khususnya dalam memperoleh akses pengairan yang layak bagi lahan pertanian mereka.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Merasakan penderitaan mereka adalah bagian dari asa yang kita bangun bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Pendiri FPKR, Misbah, S.Ag., mengatakan peninjauan lapangan penting dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan fungsi saluran irigasi.
Menurut Misbah, salah satu langkah mendesak yang diperlukan adalah pengerukan sedimen lumpur dan normalisasi saluran dengan mengerahkan alat berat.
“Langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah pengerukan sedimen atau normalisasi dengan menyiagakan alat berat, sehingga daya tampung dan kapasitas aliran air irigasi kembali optimal,” kata Misbah.
Ia menilai, pembiaran terhadap kondisi saluran irigasi dapat memperpanjang kesulitan petani dalam memperoleh pasokan air, terutama ketika memasuki musim tanam.
Keluhan serupa disampaikan Iyon GBRS, tokoh pemuda setempat. Ia mengungkapkan, selama tiga musim tanam terakhir, para petani terpaksa membersihkan saluran irigasi secara swadaya dengan mengandalkan tenaga dan biaya sendiri.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
