Bireuen (ACD) – Pemkab Bireuen pada tahun Anggaran 2019 ini gagal merealisasi capaain target Pendapatan Asli Daerah, karena dinas yang memiliki wewenang bertugas menargetkan PAD Bireuen secara optimal dan maksimal ternyata nihil alias “Meukliep” tidak rasional, antara rencana target dengan hasil capaian realisasinya tidak hampir rata rata lima puluh persen, malah mines dibawah 50 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Suhaimi Daud (Abu Suhai), Salah Satu Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh(PNA) di sela sela malamnya selesai Rapat Tim Banggar DPRK Bireuen bersama Tim Eksekitif TAPD Pemkab Bireuen pada SKPK/SKPD Sektor Pendapatan Asli Daerah, Kepada Media Atjeh Dayli.Com, Minggu, 18 Agustus 2019.
Menurut Suhaimi Daud, Pemkab Bireuen, para dinas dinas yang berwenang bertugas untuk mencapai target PAD Bireuen kedepannya perlu di Evaluasi dan dibenahi para Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dan Profesional serta mampu bekerja tanpa impoten dalam mewujudkan realisasi target PAD Bireuen kedepannya bisa lebih baik dan benar serta lebih terarah.
Lanjut dia, Semestinya Pemkab Bireuen, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupatinya, bisa mampu mengarahkan jajaran SKPD Lingkup Pemkab Bireuen membangun dan mengurus sebuah sistem manajemen tata pengelolaan dalam menggali dan memacu peningkatan sumber potensi pendapatan asli daerah Bireuen, melalui suatu terobosan perencanaan yang terencana dan terukur serta objektif antara target PAD dicapai dengan realisasi tercapai imbang dan Proposional.
“Kita mendorong Pemkab Bireuen kedepan, bisa segera melakukan evaluasi para kepala SKPK/SKPD bagaimana mampu meningkatkan kinerjanya dalam menggenjot PAD Bireuen. Akan tetapi bukan banyak indikasi sumber resmi pendapatan daerah yang bocor, sehingga dampak hasilnya nihil dan bertolak belakang antara capain targetnya bisa tidak objektif serta realistis,” katanya.
Sehingga kita minta kedepannya pihak pemerintah, supaya jajaran Pimpinan Eksekutif Bireuen perlu melakukan suatu terobosan melalui kajian dan diskusi dalam menerima suatu masukan,masalah, hambatan melalui suatu solusinya nyata dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah Bireuen secara strategis.
Kapada kesempatan yang sama Suhaimi juga berharap agar eksekutif setempat, dalam penempatan kepala SKPK kedepanyan yang berkapasitas, mampu, ahli dibidangnya dan profesional, sehingga setiap ada masalah pada sektor PAD di lingkup Pemkab Bireuen bisa diatasi secara tuntas, bukan seperti kinerja selama ini kita lihat bagaikan jalan ditempat (stagnan) kerja Pemerintah Bireuen sekarang.
“Seharusnya terkait pola pengelolaan dan sistem pengontrakan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Bireuen, tentu langkah tersebut tidak tepat. Dikarenakan tidak bisa dilihat indikator antara hasil kontraknya, melalui kepihak ketiga dengan bukti setoranya tidak ada suatu tranparansi dan rasional. Setidaknya setiap Unit Satuan Kerja SKPK yang ada tenaga honor kontrak daerah tersebut bisa ditempatkan mereka dilapangan untuk difungsikan tenaga non PNS itu pada pos tertentu, baik sebagai petugas bagian parkir, penagihan restribusi, restribusi galian C, restribus kebersihan, restribusi rumah potong hewan, restribusi pada aset aset daerah yang disewakan kepada masyarakat, maupun bagian pengutipan pendapatan resmi pajak daerah lainnya.” Tutup Suhaimi DPRK Bireuen Yang Vokal ini. (Iqbal)
