CIC menilai pemberian amnesti dan abolisi kepada koruptor berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Bambang mengingatkan bahwa sepanjang sejarah, amnesti maupun abolisi tidak pernah diberikan kepada terpidana korupsi.
Lebih jauh, ia menyebut OTT terhadap Immanuel Ebenezer sebagai tamparan keras bagi Presiden Prabowo dan kabinetnya. “Kasus ini merusak citra pemerintahan dan bisa menyeret pejabat lain dalam pusaran korupsi,” tutur Bambang.
CIC mendesak Presiden tidak ikut campur dalam urusan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Agung, kata Bambang, sudah cukup kuat untuk menindak setiap pelanggaran hukum tanpa intervensi politik.(R)
Halaman : 1 2
