Namun bukan hanya soal pulau yang menjadi perhatian. Dalam pidato yang menyulut ruang paripurna, Zamzami juga mengangkat isu ketimpangan pembangunan yang menurutnya masih menghantui kawasan Barat Selatan Aceh—mulai dari Aceh Singkil hingga Aceh Barat Daya.
“Infrastruktur minim, layanan publik jauh dari layak, dan akses ekonomi belum tumbuh signifikan. Wilayah ini seakan berada di luar radar pembangunan,” ungkapnya.
Zamzami menegaskan bahwa ketimpangan ini tak bisa lagi ditolerir.
Ia meminta Pemerintah Aceh hadir dengan keberpihakan nyata, bukan sekadar wacana atau retorika seremonial.
“Negara tidak boleh absen. Barat Selatan bukan daerah pinggiran yang pantas dianaktirikan. Sudah saatnya Pemerintah Aceh membuka mata, dan bertindak adil,” imbuhnya.
Dengan nada yang lebih reflektif, Zamzami menutup intervensinya dengan satu pesan keras namun penuh harap.
“Empat pulau itu harus kembali ke Aceh. Dan barat selatan harus benar-benar merasakan sentuhan kehadiran negara, bukan sekadar janji yang terus menguap.”
Sikap Zamzami merepresentasikan keresahan yang selama ini tertahan di akar rumput barat selatan.
Kini, bola ada di tangan Pemerintah Aceh—apakah akan memilih jalan diplomasi berani atau terus tenggelam dalam senyap administratif. [Umar Hakim].
Halaman : 1 2
