Menurut warga, persoalan tersebut perlu diperiksa secara terbuka, terutama menyangkut status kepemilikan lahan, sumber anggaran, dasar perencanaan, serta penerima manfaat pembangunan.
Mereka menilai setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus memiliki tujuan dan manfaat yang terukur. Jika pembangunan lebih menguntungkan kepentingan pribadi dibandingkan kebutuhan masyarakat, kondisi itu patut menjadi perhatian aparat pengawas dan penegak hukum.
Warga juga mempertanyakan apakah proyek tersebut telah melalui kajian kebutuhan, studi kelayakan, dan perencanaan tata ruang yang memadai.
Sorotan tidak hanya tertuju pada pembangunan di kawasan pesisir tersebut. Warga juga mengungkap dugaan adanya pembangunan jalan rabat beton di sekeliling kebun milik pejabat yang sama. Proyek jalan itu disebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2026.
Namun, informasi mengenai kepemilikan lahan, nilai anggaran, pelaksana proyek, serta dasar penetapan lokasi pembangunan tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi dan keterangan pihak terkait.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Pembangunan infrastruktur semestinya menghasilkan manfaat nyata, bukan menjadi sarana menguntungkan kelompok atau pihak tertentu.
Penulis : TIM
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
