Abdya (ADC) – Pasca diamankannya pemilik akun Kasman Abdya oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh atas dugaan ujaran kebencian dan hoax melalui media sosial, facebook.
Kasman Abdya yang memiliki nama asli Kasman tersebut merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya). Sebelum diciduk Polisi, Kasman pernah ditegur oleh tim pengembangan SDM kepegawaian Pemkab Abdya atas status-statusnya di media social facebook.
“Kita bersama tim pengembangan SDM kepengawaian sudah pernah menegur yang bersangkutan, teguran itu kita lakukan sebagai bentuk peringatan karena yang bersangkutan merupakan PNS,” sebut Sekda Abdya, Drs Thamrin kepada mediaaceh.co.id, Senin (27/5/2019).
Sekda mengakui, teguran terhadap Kasman tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan surat dari BKPSDM Abdya. “Sesuai dengan surat dari BKPSDM, tim melakukan peneguran secara lisan pada bulan Maret kemarin,” aku Sekda Thamrin.
Terkait dengan saksi, Sekda Thamrin menyebutkan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pihak Polda Aceh. Namun, ditegaskannya sangsi akan tetap diberikan. “Jika ada keputusan hukumnya mencapai 2 tahun keatas penjara, maka otomatis akan di pecat, kalau kurang dari 2 tahun akan kita berikan sangsi berat,” tegasnya.
Seperti diberitakan, pemilik akun facebook Kasman Abdya merupakan PNS bertugas di Kantor Camat Kuala Batee tersebut ditangkap aparat kepolisian Polda Aceh, Sabtu (25/5) sekira pukul 22.30 WIB di rumahnya di Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa .
Aparat Kepolsian menangkap oknum PNS tersebut lantaran yang bersangkutan telah memposting video dan postingan kata-kata yang diduga ujaran kebencian terhadap Kepala Negera serta unsur SARA melalui akun facebook miliknya.
Akun facebook Kasman Abdya tersebut juga dianggap telah menyebarkan berita hoax dan isu-isu provokasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
Seperti diketahui bahwa siapapun penyebar SARA di medsos dapat dipidanakan karena melanggar pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 45A ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE).(TM).
