oleh

Di Abdya, Dari Usulan Stiker Kendaraan Dinas Hingga Pendataan Rumah Sewa

Abdya (MA) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang terbentuk pada tahun 2002 dengan dasar hukum Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2002 tertanggal 10 April 2002 memiliki luas wilayah berdasarkan BPS tahun 2019 sekitar 1.490, 60 kilometer persegi dan jumlah penduduk berkisar 148.687 (Dukcapil Abdya) yang tersebar di Sembilan kecamatan.

Meskipun tergolong masih muda, Kabupaten dengan kode wilayah administrasi  11.12 itu cukup unik diberbagai bidang, bukan hanya di sektor pertanian, pariwisata hingga di bidang social politik Abdya memiliki ciri khas sendiri. Bahkan, pernah menjadi satu-satunya wilayah dengan pasang calon bupati dan wakil bupati terbanyak dengan 10 pasang calon.

Terbaru, masyarakat Breuh Sigupai kembali dibuat melonggo. Pasalnya, bermula dari usulan pemasangan stiker pada mobil dinas yang disampaikan salah seorang anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ihsan. Usulan itupun akhirnya melahirkan polemik  di masyarakat bahkan dari elite di daerah tersebut.

Wacana pemasangan stiker Ketua Komisi D DPRK Abdya yang meminta Bupati Akmal Ibrahim untuk mengeluarkan instruksi pemasangan stiker berlogo Abdya pada setiap mobil dinas milik pemerintah daerah dengan tujuan, agar kendaraan dinas yang merupakan aset negara tidak berubah wujud seakan-akan milik pribadi.

Menanggapi usualan tersebut, awalnya Wabup Abdya, Muslizar MT menyambut baik permintaan anggota DPRK itu. Menurutnya, fungsi legislatif pada dasarnya memang memberikan saran kepada eksekutif. Bukan dalam kontek mengeluarkan instruksi atau eksekutor.

“Dewan tugasnya kan memang menyarankan. Bukan menginstruksi,” kata Wabup Muslizar. Rabu, 26 Februari 2020 lalu.

Disebutkannya, pokok pikiran anggota DPRK Abdya tersebut merupakan hal yang bisa dilihat secara positif, dan juga termasuk saran yang baik. “Itu hal yang positif. saran yang baik,” sebut Muslizar.

Lebih tegasnya, Wabup Muslizar menyatakan kesiapan pihaknya untuk memasang striker tersebut. Namun, Muslizar menyebutkan alangkah baiknya pemasangan stiker tersebut dimulai dari Pemerintah Aceh.” Jika, Pemerintah Aceh sudah memulai, maka pihaknya siap menjalankan instruksi Plt Gubernur Aceh,” tegasnya.

Pada saat itu, Muslizar, juga meminta agar dewan Abdya menyampaikan mobil mana saja yang harus dipasangi stiker tersebut. Dikarenakan, mobil dan aset pemerintah Abdya terbagi dalam mobil operasional dan mobil dipinjam pakai.

“Kalau mobil bupati, wakil bupati, sekda, hingga kepala dinas dan pimpinan dewan sudah jelas nomor polisinya. Tapi ada juga mobil yang dipinjampakaikan hingga mobil dinas yang kita sewakan kepada dewan, apa itu kita pasangkan stiker juga?,” tanya Muslizar.

Memiliki Landasan Hukum Kuat

Tidak hanya sampai disitu saja, wacana pemasangan stiker di mobil dinas itupun mendapat respon dari wakil ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli. Melalui rilisnya, politisi dari Partai Aceh itu memberikan pendapatnya.

Dalam rilis tersebut, Hendra menjelaskan, usulan pemasangan stiker pada kendaraan dinas dan aset bernilai milik negara lainnya sejalan dengan pilar-pilar utama good governance, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban,” tulisnya.

Lebih serius disebutkannya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia secara legal formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan.

“Hal tersebut diatur pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa keuanga negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” kata Hendra.

Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi, lanjutnya, telah diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, Hendra juga menyebutkan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan alasan-alasan pelaksanaan transparansi publik, dan itu tertuang jelas dalam poin dari (a) hingga (g).

“Pengertian transparansi diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan transparansi,” papar Hendra.

Berdasarkan beberapa kententuan peraturan perundang-undangan di atas, tegasnya, usulan yang disampaikan oleh anggota DPRK Abdya, Ihsan, dan LSM MaTA terkait pemasangan stiker berlogo instansi pemerintah pada setiap kendaraan dinas  memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pemasangan stiker tersebut hemat saya bukan semata sebagai solusi antisipasi penyalahgunaan kenderaan dinas untuk kegiatan di luar tugas negara. Tetapi lebih mendasar pada pelaksanaan azas transparansi pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang diperintahkan undang-undang,” jelas Hendra.

Data Rumah Sewan Anggota Dewan

Sementara itu, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim juga menilai wacana pemasangan stiker terhadap mobil dinas milik daerah merupakan sebuah terobosan dan ide baik yang perlu disahuti.

“Kalau ini niatnya untuk azas keterbukaan kepada publik, saya rasa, saran dan ide anggota dewan itu perlu ditindak lanjuti,” kata Akmal.

Disebutkan Akmal, dalam waktu dekat pihaknya akan duduk bersama legislatif untuk membahas mekanisme dan mobil apa saja dipasang stiker. “Kita harus dukung, yang penting harus disepakiti,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Akmal Ibrahim juga menyebutkan, sebagai upaya keterbukaan public, dirinya meminta pendataan dan pemasangan striker berlogo daerah di rumah sewa anggota DPRK Abdya yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) senilai Rp9,5 juta/bulan kepada setiap anggota dewan.

“Kalau betul ada disewa, maka harus pasang juga stiker berlogo daerah termasuk rumah dinas yang kita bayar kepada setiap anggota dewan, jika kendaraan dan rumah yang ditempati tidak disewa, maka pengambilan tunjangan rumah dan tunjangan transportasi yang diambil setiap bulan itu masuk kategori korupsi,” tegas Akmal.

Untuk itu, dirinya akan meminta tim dan petugas Satpol PP untuk melakukan pendataan atau menginventarisir seluruh aset daerah termasuk kendaraan dinas anggota DPRK yang disewa dengan APBK setiap bulan.

Terkait dengan mobil dinas yang digunakannya, Akmal juga menegaskan siap jika harus dipasang stiker tersebut, meskipun kendaraan dinas bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRK sudah ada platnya sebagai tanda mobil dinas.

“Apakah anggota dewan siap jika dipasang stiker, karena selama ini mereka kita bayar tunjangan transportasi. Kemudian apakah mereka ada menyewa mobil dan rumah sebagaimana tunjangan yang mereka terima,” kata Bupati Akmal.

Pada kesempatan itu, Bupati Akmal mengaku jika sudah ada kesepakatan, dirinya siap turun bersama Satpol PP untuk memasang stiker pada mobil dinas dan rumah sewa anggota dewan. “Saya siap turun, termasuk menghadiri pemasangan stiker pada rumah sewa anggota dewan,” tuntas Akmal.(TM).

IDUL FITRI

IDUL FITRI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..