Namun demikian, Wali Nanggroe juga menyoroti sejumlah faktor yang selama ini menjadi kendala bagi percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan Sabang. Salah satu faktor utama, menurutnya, adalah benturan regulasi dan ego sektoral antar instansi vertikal yang menyebabkan program dan kebijakan BPKS kerap berjalan tidak efektif.
Banyak kebijakan dari instansi vertikal yang sering tumpang tindih dan tidak selaras dengan semangat otonomi khusus Aceh, termasuk dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPKS. Hal seperti ini perlu segera dibenahi. Bila tidak ada kesamaan visi, Sabang akan terus tertahan oleh aturan-aturan yang saling berbenturan.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama membahas solusi terhadap hambatan regulasi tersebut. Menurutnya, sudah saatnya BPKS diberi ruang yang lebih luas untuk mengelola Sabang sesuai mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, tanpa intervensi sektoral yang menghambat implementasi program strategis.
Lebih lanjut, Wali Nanggroe juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir dunia usaha di Aceh. Ia menilai bahwa potensi bisnis dan perdagangan lintas negara yang terbuka di Sabang harus direspon oleh kalangan pengusaha dengan mentalitas baru yang berorientasi pada perdagangan dan investasi, bukan semata sebagai pelaksana proyek.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
